Siapa kelas menengah Indonesia? Bagaimana perilakunya, siapa mereka (pendapatan, pekerjaan, jumlah pengeluaran), bagaimana mereka mengonsumsi media massa?
Berikut laporan khusus harian Kompas.
Kelas Menengah – Fokus Kompas 08 Juni 2012
GAYA HIDUP
Konsumtif, tetapi Bisa Produktif
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pengunjung memilih gadget keluaran terbaru yang dipamerkan di Jakarta, Kamis (7/6). Kelas menengah yang terus tumbuh membuat Indonesia menjadi salah satu pasar potensial untuk produk-produk teknologi informasi.
Beberapa penggemar penyanyi pop Lady Gaga berunjuk rasa di depan
Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (3/6) lalu. Unjuk rasa dilakukan
setelah penyanyi asal Amerika Serikat tersebut membatalkan kedatangannya
ke Ibu Kota. Sebelumnya, muncul tekanan dari sekelompok masyarakat
dengan ancaman kekerasan agar pertunjukan tidak diizinkan.
Reaksi Gaga membatalkan kunjungannya ke Jakarta dapat dilihat sebagai kegagapan penegak hukum dan pemerintah memastikan benar ada kebebasan berekspresi. Dalam konteks kelas menengah Indonesia, dapat juga dilihat sebagai kegagapan mempertahankan demokrasi substansial yang diandaikan merupakan perhatian kelas menengah.
Dika (24) yang sudah membeli tiket termahal untuk pertunjukan Gaga di Jakarta mengatakan, dia jengkel karena polisi tidak bisa bersikap tegas. Meski begitu, dia mengaku tidak melakukan apa-apa untuk menyatakan keberatannya. ”Apa ada gunanya? Kalau ada gunanya, mungkin saya mau mencoba,” kata dia.
Alih-alih memperjuangkan sungguh-sungguh agar Gaga tetap tampil di Jakarta dan polisi memberi perlindungan, penggemar penyanyi itu memilih terbang ke Singapura ketika ada penambahan hari pertunjukan untuk menampung penggemar dari Indonesia yang kecewa.
Bertambahnya jumlah dan daya beli kelas menengah di Indonesia menurut survei Litbang Kompas mewujud dalam bentuk konsumsi pada sesuatu yang bersifat material: ponsel, barang bermerek, mobil, rumah, dan menghabiskan waktu luang di mal. Konsumsi tersebut berhubungan dengan gaya hidup yang membentuk identitas.
Kejadian yang belum terlalu lama adalah antre ponsel BlackBerry seri Bellagio di mal Pacific Place pada November 2011 yang berakhir dengan dorong-mendorong hingga ada yang jatuh pingsan.
Meskipun suka membeli barang bermerek, tidak berarti kelas menengah bersedia membeli barang-barang mahal tersebut. Redaktur pelaksana sebuah media gaya hidup di Jakarta mengatakan dalam acara pembukaan butik baru barang kulit merek terkenal asal Perancis beberapa waktu lalu, beberapa pemilik tas bermerek terkenal ternyata menggunakan tas bermerek tetapi palsu. ”Mungkin saja mereka tidak tahu tas yang dibawa palsu karena barangkali diberi oleh teman,” kata dia mencoba memberi alasan perilaku tersebut.
Barang palsu tetapi asli sudah menjadi komoditas umum, dengan mudah bisa didapat di toko-toko dan gerai di mal atau melalui individu-individu. Barang tersebut biasanya ditawarkan dengan sebutan KW1 atau KW2 yang menunjukkan kualitas pengerjaan. Cara lain menyiasati harga yang mahal, model yang cepat berganti, serta menjaga gengsi agar tidak tampil dua kali dengan barang sama adalah membeli tas dengan berutang atau menyewa. Tujuannya, tampil berbeda saat foto mereka tampil di majalah gaya hidup.
Solvay Gerke (2000) dalam artikelnya, Global Lifestyles under Local Conditions: The New Indonesian Middle Class (Consumption in Asia. Lifestyles and Identities), menggunakan istilah lifestyling. Yang dimaksud, perilaku mencari identitas melalui gaya hidup mengonsumsi benda-benda yang dianggap mewakili kelas tertentu tanpa benar-benar mengonsumsi benda-benda tersebut karena tidak memiliki kemampuan ekonomi. Dalam surveinya di Yogyakarta dan Padang, Gerke menemukan perilaku tersebut pada kelas menengah yang tidak memiliki kemampuan cukup. Wujudnya, antara lain, anak-anak muda saling bertukar pakai kaus bermerek.
Kembali ke lokal
Meskipun perilaku menaikkan konsumsi seiring kenaikan penghasilan dianggap boros, tetapi negara mendorong konsumsi masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama, globalisasi menyeragamkan selera melalui kehadiran jaringan toko di ratusan kota dunia yang menjual produk merek mode tertentu. Hal tersebut menimbulkan reaksi pada sebagian kelas menengah-atas Jakarta untuk menggunakan produk lokal. Ketua Cita Tenun Indonesia (CTI) Ny Okke Hatta Rajasa, misalnya, mengatakan, pembinaan perajin tenun lokal bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Priyo Octaviano, perancang busana, bekerja bersama penenun di daerah Sidemen dan Nusa Penida, Bali, agar mendapat kain tenun berkualitas dan khas. ”Tenun kita kaya dan memberi nilai tambah pada produk mode kita,” kata Priyo, Rabu (6/3) malam.
Pengakuan UNESCO pada batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia berhasil menjadikan batik sebagai gaya hidup kelas menengah dan menghidupi perajin batik, termasuk Lasem, yang bangkit lagi produksinya sejak pertengahan 2000-an.
Peran perancang busana dan media menjadi penting karena memberi pencitraan tentang identitas yang dapat diraih semua orang melalui gaya hidup. Karena itu, industri pakaian batik tumbuh subur tiga tahun terakhir dengan berbagai segmen kualitas.
Kegandrungan akan konsumsi tersebut dari sisi lingkungan setidaknya memboroskan karbon lebih rendah daripada bila produk tersebut didatangkan dari negeri yang lebih jauh dan menumbuhkan ekonomi lokal. Karena itu, kalaupun pemerintah ingin mendorong konsumsi kelas menengah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, konsumsi tersebut diarahkan memberi nilai tambah pada ekonomi lokal.
Inovasi menjadi penting, tetapi inovasi memerlukan iklim kebebasan berpikir dan berbuat.(Ninuk Mardiana Pambudy)
Melalui reporternya, media massa menjadi mata bagi aspirasi kelas
menengah untuk mengetahui isu-isu politik meskipun mereka enggan untuk
berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi sosial politik.
Apa yang kurang dari pers Indonesia? Bukankah setiap hari televisi, surat kabar, internet, dan radio terus-menerus melakukan fungsi kontrol sosial? Tak henti memberitakan berbagai kasus korupsi dan arogansi aparat negara. Rajin melaporkan penderitaan rakyat dan kealpaan pemerintah dalam membangun daerah-daerah pelosok Tanah Air. Media juga terus-menerus mengingatkan publik pada tujuan awal berdirinya republik.
Membanjirnya informasi dari berbagai media alih-alih memberikan pencerahan, malah menciptakan kebingungan. Lupa arah tujuan berbangsa dan bernegara.
Televisi favorit
Hasil survei Litbang Kompas terkait kelas sosial dan pola konsumsi media menunjukkan, betapa hidup sehari-hari masyarakat, baik kelas sangat bawah, kelas menengah, maupun kelas atas, tak lepas dari pengaruh media. Baik media tradisional, seperti televisi, surat kabar, radio, majalah, dan tabloid, maupun media baru seperti internet yang hari demi hari makin mudah dan murah diakses oleh setiap orang. Namun, televisi menjadi media yang paling diandalkan responden dari semua kelas untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Selain berita-berita terkini, berbagai tayangan hiburan merupakan acara favorit yang ditonton oleh mayoritas responden. Sinetron, komedi atau lawak, film, olahraga, musik, reality show, dan sebagainya nonstop mengisi waktu luang selama 24 jam. Jangan heran jika banyak ditemukan rumah tangga yang sepanjang hari menyalakan televisi. Tak sedikit responden yang mengaku menonton televisi selama satu hingga lebih dari tiga jam sehari.
Selain menonton televisi, mereka yang berada di kelas menengah atas dan kelas atas juga lebih terbiasa menjelajah dunia maya melalui internet dibandingkan dengan kelas menengah, kelas bawah, dan sangat bawah. Pada umumnya mereka menggunakan laptop dan ponsel pribadi, yang memang bukan lagi barang mewah untuk mengakses informasi atau berkomunikasi. Mereka sangat meminati situs-situs berita, jejaring sosial seperti Facebook, dan hiburan, tak jauh berbeda dengan bagaimana mereka mengonsumsi informasi dari televisi.
Surat kabar mendalam
Perbedaan mencolok terjadi pada pola membaca surat kabar. Mayoritas responden (62 persen) kelas atas biasa membaca surat kabar setiap hari, sedangkan di kelas sangat bawah hanya 5 persen. Sementara itu, yang membaca setiap hari di kelas menengah atas sebesar 35 persen, kelas menengah 33 persen, dan menengah bawah 16 persen. Semakin rendah kelasnya, cara mereka mendapatkan surat kabar pun cenderung membeli eceran atau meminjam.
Mengapa di tengah perkembangan industri media baru, seperti internet dan digitalisasi televisi, orang masih membutuhkan surat kabar? Bahkan sebagian besar pembaca kelas atas menyediakan waktu membaca satu hingga dua jam. Menurut responden, selain dapat dibawa ke mana-mana dan dibaca berulang kali, surat kabar juga memiliki kelebihan lain, yaitu menyajikan informasi lebih mendalam dibandingkan dengan media lain.
Survei ini juga mengungkapkan adanya perbedaan kebutuhan informasi di setiap kelas. Berita politik dan ekonomi tampaknya paling dibutuhkan kelas atas. Mereka yang tergolong kelas menengah lebih menyukai berita politik dan olahraga. Adapun kelas bawah dan sangat bawah senang membaca berita-berita olahraga dan kriminalitas.
Partisipasi politik rendah
Menyimak topik-topik berita atau informasi favorit di setiap kelas, tampak bahwa kelas menengah atas dan kelas atas memiliki kebutuhan untuk mengikuti wacana politik aktual yang menjadi agenda setting media. Bisa dipahami jika kelas atas juga begitu peduli dengan isu-isu ekonomi, yang mungkin akan berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi dan gaya hidup mereka. Berbeda dari kelas atas, berita olahraga dan kriminalitas di surat kabar ataupun tayangan hiburan di televisi bagi kelas bawah dan sangat bawah merupakan sarana relaksasi untuk mengurangi tekanan sosial atau ekonomi.
Terkait persoalan sosial politik, sebagian besar kelas menengah enggan berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi sosial politik. Artinya, mereka kurang termotivasi untuk melakukan perubahan sosial melalui organisasi. Namun, mereka terus memantau berita-berita aktual, di mana isu-isu politik acap kali menjadi berita utama. Terlebih pada kasus-kasus yang melibatkan nama-nama tokoh besar, seperti kasus Bibit-Chandra, kasus ”Bank Century”, kasus ”Gayus Tambunan”, kasus ”Nazaruddin”, kasus ”Angelina Sondakh”, dan seterusnya. Ada tokoh, ada masalah, seolah ada alur cerita yang disajikan secara serial, terus-menerus menjadi berita utama, dan mereka berharap ada klimaks sebagai akhir penayangan kasusnya.
Kelas penonton
Jajak pendapat Litbang Kompas dua tahun lalu mengungkapkan penilaian publik bahwa berita-berita televisi disajikan lebih menarik dibandingkan dengan 2-3 tahun sebelumnya. Lebih mengutamakan sensasi daripada substansi, lebih mengedepankan rating daripada kualitas program, dan lebih bersifat menghibur.
Publik juga menilai bahwa media massa dalam pemberitaannya cenderung berorientasi pada kepentingan komersial daripada kepentingan masyarakat. Tampak di sini bahwa publik sesungguhnya mampu bersikap kritis terhadap media, tetapi di sisi lain mereka pun membutuhkan berita sebagai ”hiburan”.
Menurut dosen Filsafat STF Driyarkara, B Herry Priyono (2003), fenomena tersebut bukan lagi pemenuhan kebutuhan terhadap informasi hiburan, melainkan ”voyeurisme”, obsesi khalayak untuk ”mengintip” dan ”bergosip”, baik pada lingkup personal maupun sosial. Voyeurisme merupakan konsumerisme visual, yang mengultuskan selebritas dan dirayakan secara massal. Jangan heran jika para aparat negara, politisi, profesional, pengamat, atau akademisi kerap tampil dan ditampilkan media layaknya selebritas. Media mengonstruksi penampilan mereka sedemikian rupa agar khalayak bukan hanya terhibur, melainkan juga punya bahan ”gosip”.
Sesungguhnya media dan kelas menengah berada dalam pusaran kapitalisme global, di mana konsumerisme, komersialisasi gaya hidup, dan individualisasi tak bisa lagi dikontrol. Meskipun memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena ini, tak ada gerakan perlawanan terorganisasi yang didukung oleh struktur yang kuat dan ideologi yang serius. Dalam media, ruang publik menjadi tempat pertunjukan, dan politik menjadi panggung tontonan (Haryatmoko, 2007). Generasi kelas menengah saat ini adalah kelas penonton yang cukup berkomentar atau mengumpat di jejaring sosial, sambil menikmati secangkir kopi di kafe atau berbelanja di mal-mal.(Litbang Kompas)
Kebangkitan kelas menengah dalam politik sempat menjadi kalimat
penanda ketika Soeharto berhasil ditumbangkan dari tampuk kekuasaannya
lewat demonstrasi besar tahun 1998. Terlebih, ketika demokrasi liberal
kemudian diterapkan di Indonesia dengan pemilihan umum yang bebas tahun
1999, lalu diikuti pemilu langsung anggota parlemen dan presiden sejak
tahun 2004, dan berikutnya pemilihan kepala daerah secara langsung sejak
tahun 2005. Pengadopsian demokrasi dengan menerapkan prosedur-prosedur
yang menjamin kebebasan memilih seolah menggambarkan pesatnya perubahan
ideologi kelas menengah dari konservatif menjadi liberal.
Namun, 14 tahun setelah reformasi, pertanyaan sebaliknya justru layak diajukan. Apa yang terjadi dengan kelas menengah kita saat ini? Di tengah ketegangan sosial yang memburuk dan banyaknya pejabat yang korup, kelas menengah lebih suka antre mengejar diskon telepon genggam merek Blackberry daripada membentuk barisan menegakkan pilar demokrasi.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April 2012 memperlihatkan, semakin tinggi kelas sosial, semakin banyak mereka mengoleksi semua ornamen dan aktivitas gaya hidup. Di satu sisi, masyarakat berlomba menaikkan citra kelasnya dengan berusaha mengadopsi gaya hidup konsumerisme. Di sisi lain, mereka cenderung menanggalkan nilai-nilai demokrasi dan kembali menarik bandul politik ke arah otoritarianisme.
Membandingkan kelas menengah saat ini dengan hasil survei sejenis yang pernah dilakukan Litbang Kompas tahun 1997, gambaran yang tertangkap sungguh mengejutkan. Pada survei yang dilakukan setahun menjelang kejatuhan Soeharto tersebut, gambaran tentang demokrasi begitu menggembirakan. Semua kelas, termasuk kelas menengah, cenderung memandang pentingnya demokrasi.
Namun, sekarang gambaran yang tertangkap adalah masyarakat yang antidemokrasi yang mengharapkan negara lebih berperan dalam mengendalikan ”keliaran” demokrasi. Tirani mayoritas tumbuh subur di semua kelas, mengesampingkan minoritas.
Kecenderungan melakukan simplifikasi nilai demokrasi dengan hanya berpegang pada makna ”mayoritas” menang melawan ”minoritas” ekuivalen dengan perkembangan yang terjadi sejak reformasi bergulir hingga hari ini. Masyarakat, termasuk kelas menengah, kian tak peduli terhadap orang-orang yang termarjinalkan, minoritas yang tersingkirkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Terhadap penganut Ahmadiyah yang dikejar-kejar dan dimusnahkan, mereka cenderung tidak ambil pusing. Mereka lebih suka berlindung aman di balik ideologi ”mainstream”.
Kelas menengah merupakan strata sosial dengan anggota terbesar saat ini yang terbentuk oleh mobilitas ke atas yang cukup besar, yakni berupa naiknya status sosial sejumlah orang yang tadinya berasal dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Komposisinya juga dilengkapi oleh turunnya sejumlah orang dari kalangan atas dan menengah atas ke kelompok menengah.
Kelas menengah mencerminkan sebuah strata yang secara sosial ekonomi belum cukup kuat. Mereka dicirikan oleh rata-rata pendidikannya yang setingkat SMA dengan penghasilan sekitar Rp 1,9 juta dan pengeluaran Rp 750.000-Rp 1,9 juta per bulan.
Mereka juga dicirikan oleh luasnya variasi pekerjaan, mulai dari wirausaha perseorangan, pedagang, pegawai negeri rendahan, pegawai swasta setingkat supervisor dan karyawan biasa, serta mereka yang memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan. Jumlah mereka diperkirakan berada di kisaran 50 persen dari jumlah penduduk perkotaan yang disurvei.
Kelas menengah juga dicirikan sebagai kelas yang mulai melek teknologi dan lebih banyak pergi ke mal dibandingkan dengan kelas bawah. Mereka memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah atas. Rata-rata pencari nafkah dari kelas ini bekerja 8 jam per hari, sedangkan kelas menengah atas bekerja 10 jam sehari.
Meskipun memiliki kecenderungan mengejar materi dan berusaha tampil modis demi mempertahankan identitas kelasnya, sesungguhnya kelas menengah lebih menampakkan gambaran psikologis tipe pemeluk teguh (believer) yang konvensional, memiliki kepercayaan tebal pada tradisi dan nilai-nilai keluarga, agama, masyarakat, serta kehidupan bernegara.
Kelas ini cenderung tidak berani mencoba sesuatu yang baru tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana kelompok menengah ke atas melakukannya. Demikian juga dalam pembelian barang-barang, mereka cenderung memakai merek-merek yang sudah terkenal, dan baru mau coba-coba setelah betul-betul yakin banyak yang memakainya.
Gila karier
Sifat-sifat progresif dan keinginan untuk meraih kemajuan baru muncul di kelas menengah atas, tetapi sayangnya jumlahnya masih terlalu sedikit untuk dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Kelas menengah atas-lah yang sesungguhnya memiliki ciri-ciri paling menonjol dari sebuah kelas yang jauh berbeda dibanding kelas bawah, dan memiliki karakter khusus yang dapat dibedakan dengan kelas-kelas lainnya.
Kelas ini jumlahnya 1,7-5,5 persen, dan memiliki gaya hidup lebih mewah, menikmati kemakmuran setelah berjuang keras. Mereka adalah para pemilik usaha dengan jumlah karyawan 1-10 orang, para manajer, atau pegawai swasta setingkat supervisor tetapi bergaji besar. Pendidikan mereka rata-rata setingkat sarjana dan memiliki dorongan untuk selalu maju dalam karier.
Rata-rata kelas menengah atas termasuk ke dalam kelompok ”gila karier” (achiever). Tipe ini dicirikan oleh keinginan yang kuat untuk meraih kemajuan, berorientasi pada hasil, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keluarga. Dengan kemauan dan kebutuhan yang besar, mereka aktif berada di pasar barang-barang konsumsi kualitas atas. Bagi mereka, citra adalah penting sehingga kelas ini cenderung menyukai barang-barang yang dapat mengangkat prestise, dan menyenangi variasi dalam penggunaan waktu luangnya.
Kelompok profesional muda dari kelas menengah atas yang berusia di bawah 30 tahun menjadi pengunjung paling aktif pusat perbelanjaan. Mereka mendatangi mal beberapa kali dalam seminggu.
Sementara itu, kelas menengah atas yang berusia 46-55 tahun turut andil dalam menyumbang kemacetan di jalur-jalur wisata. Mereka menikmati hidup dengan rekreasi ke luar kota beberapa kali dalam sebulan. Kelompok usia ini pula yang paling banyak membaca koran setiap hari dengan cara berlangganan. Sebaliknya, kelompok muda 22 tahun ke bawah dari kelas ini hampir-hampir tidak suka mencari informasi dari televisi, tetapi mereka sangat aktif menelusurinya melalui internet.
Meskipun tampak menikmati kemewahan hidup dan rakus dalam mengonsumsi barang-barang penunjang gaya hidup kelas atas, pandangan politik kelas menengah dan menengah atas cenderung konservatif, menghargai otoritas dan ”status quo”. Terhadap berbagai permasalahan bangsa, mereka kritis menilai baik atau buruknya keadaan, tetapi belum tergerak untuk mengorganisasi diri untuk mengubahnya.
Kelas menengah dan menengah atas lebih menggantungkan harapan kepada kewenangan negara untuk memperbaiki apa yang buruk, mengambil jarak dengan problem-problem sosial, dan menempatkan dirinya sebagai ”penonton” berbagai peristiwa.
Kedua kelas ini hanya sebatas sebagai ”kelas penceloteh” yang ramai menanggapi sejenak tetapi ragu bertindak. Mereka adalah kelas pencinta sinetron yang selalu mengejar sensasi dan komedi. (Litbang Kompas)
Upaya pengelompokan strata sosial setidaknya terkait dengan tiga kepentingan. Pertama, kelas sebagai agregat politik. Perbedaan dalam pandangan ataupun sikap politik seseorang dipengaruhi oleh posisinya dalam strata sosial. Oleh karena itu, mengetahui karakteristik kelas dengan jumlah anggota terbesar adalah penting untuk menentukan strategi kampanye apa yang paling cocok dilakukan oleh kandidat calon pemimpin. Kelas terbesar juga menjadi perhatian utama ketika dikaitkan dengan perubahan sosial.
Kedua, berkaitan dengan segmentasi pasar. Sejak produksi barang-barang penunjang gaya hidup semakin banyak diciptakan, mengetahui karakteristik tiap kelas menjadi penting agar penetrasi pasar lebih efektif. Segmentasi terhadap penonton televisi, misalnya, akan membantu industri televisi menentukan jenis program apa yang cocok dengan karakter penontonnya. Pemetaan terhadap daya beli kelas menengah atau atas akan berguna untuk menentukan seberapa besar pasokan barang-barang mewah dapat terserap ke dalam pasar. Dalam dimensi pasar, kelas menengah ke atas menjadi perhatian serius karena menjadi potensi besar pasar komoditas gaya hidup.
Ketiga, berhubungan dengan persoalan kesejahteraan, yang urusannya kerap dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Dalam dimensi ini, yang paling penting adalah memperoleh informasi tentang kelas miskin, yaitu mengetahui seberapa besar jumlah orang miskin dan rawan miskin yang layak mendapat bantuan. Oleh karena itu, kelas miskin menjadi sorotan utama daripada kelas-kelas lain.
Upaya pengelompokan kelas sosial sejak awal sudah menjadi persoalan teoretis dan metodologis yang penuh perdebatan. Dari sisi metodologis, pertanyaan substansial muncul terkait definisi kelas: apakah kelas dibentuk secara subyektif ataukah obyektif? Jika kelas dibentuk secara subyektif, artinya definisi kelas seseorang tergantung pada pengakuan. Meskipun model ini cukup baik karena di sana ada kesadaran kelas, kerap kali ia juga memiliki kelemahan mendasar karena umumnya kelas menengah ke atas tidak mau menempatkan dirinya lebih tinggi daripada kelas menengah.
Jika pengelompokan dilakukan secara obyektif, apakah yang menjadi ukurannya? Apakah parameter ditentukan oleh seorang peneliti ataukah lewat kerja mesin yang dapat meminimalkan subyektivitas peneliti? Jika ditentukan peneliti, seberapa jauhkah obyektivitas dapat dijaga? Jika dilakukan oleh sebuah alat pemrograman, mampukah menghasilkan pemilahan yang memuaskan?
Kriteria penggolongan
Karl Marx (1867) menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas: majikan/borjuis yang menguasai alat produksi, keuangan, lahan, dan teknologi produksi serta buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Sebagai alat ideologi, dikotomi Marx berpengaruh sangat besar terhadap upaya-upaya perjuangan kelas. Namun, penjelasan dialektika oposisi ini belum cukup memuaskan untuk melihat realitas. Pertanyaannya, di manakah letak kaum profesional yang berada di antara kepentingan buruh dan majikan berada?
Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang. Seseorang bisa saja berpenghasilan besar dan memiliki usaha dengan karyawan banyak. Namun, karena pendidikannya rendah, ia belum tentu masuk ke kelas atas. Sebaliknya, penyair atau sastrawan bisa masuk kelas menengah karena derajat pengetahuannya, meskipun ekonominya morat-marit dan tidak menguasai alat produksi kapitalistik. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga bisa masuk ke kelas menengah atas karena status pendidikannya tinggi dan punya suami kaya.
Kini, pemetaan sudah lebih terukur dengan berkembangnya berbagai metode untuk mengklasifikasikan kelas sosial. W Lloyd Warner, ahli antropologi dan sosiologi dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1949 memublikasikan acuan prosedur untuk pengukuran status sosial. Ia menggunakan ukuran derajat pekerjaan, pendapatan, kualitas rumah, dan area tempat tinggal. Berikutnya, klasifikasi AB Hollingshead (1971) lebih sederhana, dengan hanya menggunakan ukuran pekerjaan dan pendidikan untuk membentuk stratifikasi kelas atas, menengah atas, menengah, menengah bawah, dan bawah.
Selanjutnya, analisis yang dikembangkan John Goldthorpe mungkin paling luas dipergunakan dalam berbagai penelitian, termasuk penelitian komparasi kelas menengah di Asia Tenggara yang melibatkan sejumlah lembaga penelitian di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia pada tahun 1996-1997. Ia mendasarkan pemilahan sosial atas dasar pekerjaan dengan membaginya ke dalam 11 strata untuk membentuk tiga kelompok besar, yaitu kelas atas, menengah, dan pekerja.
Penelitian Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada Maret-April 2012 pada dasarnya merupakan gabungan antara dasar-dasar pengelompokan yang dipergunakan Goldthorpe dan memadukannya dengan ukuran yang dilakukan Biro Sensus Amerika Serikat yang mengadopsi model Weberian, yaitu membuat stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Namun, Litbang Kompas melakukan modifikasi dengan menggunakan ukuran pengeluaran daripada menggunakan ukuran pendapatan (income). Ukuran yang kemudian menjadi dasar pengelompokan adalah pekerjaan, pendidikan, pengeluaran pribadi per bulan, dan pengeluaran keluarga untuk membayar listrik per bulan.
Kriteria penggolongan pengeluaran yang digunakan mengikuti standar kategorisasi Bank Dunia. Pengeluaran per hari di bawah 2 dollar AS dalam penelitian ini digolongkan sebagai kelas miskin atau sangat bawah, 2-4 dollar AS kelas bawah, 4-10 dollar AS kelas menengah, 10-20 dollar AS mencerminkan kelas menengah atas, dan di atas 20 dollar AS mewakili kelas atas. Nilai dollar yang dipakai adalah dollar yang dikonversi dengan mempertimbangkan keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity/PPP). Dengan memakai dollar PPP, kelas miskin di Indonesia adalah golongan masyarakat yang membelanjakan uang sekitar Rp 12.500 ke bawah per hari atau sekitar Rp 375.000 per bulan.
Meski demikian, nilai pengeluaran bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelas. Kelas seseorang ditentukan oleh skor akhir yang merupakan skor rata-rata dari pembobotan atas pengeluaran (pribadi dan pengeluaran listrik keluarga), pendidikan, dan okupasi.
Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 2.550 responden yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang diambil dengan metode penarikan multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan berkisar 1,9 persen.(Litbang Kompas)
Satu telepon seluler pintar tidak cukup. Kalau perlu mempunyai dua, tiga, atau bahkan lima ponsel sekaligus. Gambaran ini tidak fiktif, tetapi nyata, seperti temuan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April lalu. Ada hubungan antara status kelas sosial dan kepemilikan ponsel pintar. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin banyak peranti ini dimiliki, makin terkenal mereknya, dan makin mahal harganya.
”Saya punya tiga supaya dapat dipakai untuk macam-macam. Maklum, selain untuk menambah jaringan, juga nggak ketinggalan sama teman-teman,” ujar Andi (43), manajer perusahaan komputer di Jakarta, yang mengaku sering berburu ponsel baru.
Apa yang dilakukan Andi menunjukkan sosok kategori kelas menengah atas. Hasil survei juga menunjukkan, sebagian besar mendapat statusnya melalui upaya meniti karier. Dengan latar belakang pendidikan dan jabatan, mereka mampu menunjukkan eksistensi dengan simbol ponsel pintar yang berkualitas dan harganya berbeda dari yang dipunyai kelas di bawahnya.
Gaya hidup kelas menengah seperti itu meniru kelas di atasnya yang mengonsumsi merek terkenal. Clifford Geertz (1989) menyebut, ciri khas gaya hidup kelas menengah adalah ”berkaki dua”. Di satu sisi, gaya hidupnya sudah mengonsumsi barang berkelas, tetapi di sisi lain dalam memilih produk masih meniru kelas atasnya. Ini karena karakter pembentukannya berasal dari kelas atas ataupun kelas di bawahnya sehingga ada percampuran di sana, seperti ditunjukkan hasil survei ini.
Dilema
Membanjirnya produk baru disertai respons antusias memang tidak seheboh dulu. Hal ini jarang dijumpai pada era sebelumnya. Inilah yang disebut era kebangkitan kelas menengah dalam dunia konsumsi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.
Menurut laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), kelompok kelas menengah menunjukkan perkembangan jumlah menakjubkan dalam satu dasawarsa terakhir. Kelompok sosial yang pengeluaran hariannya 2-20 dollar AS ini meningkat dari 81 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 131 juta jiwa pada tahun 2010.
Inilah yang dimaksud kebangkitan kelas menengah baik dari jumlah maupun besaran pengeluaran konsumsi yang meningkat pesat. Peningkatan ini disebabkan pulihnya ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1998. Aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di atas 5 persen membuat pendapatan masyarakat meningkat dan akhirnya status mereka pun naik kelas.
Konsumsi kelas menengah sangat ditunggu dunia usaha sehingga ekonomi bergulir cepat. Mereka mempunyai dana sisa di luar keperluan pokok. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dana tersebut dapat mencapai sepertiga dari total pendapatan.
Dana sisa ini ternyata ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dana ini membuat kelas menengah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang lebih baik. Dampaknya pada ekonomi nasional juga signifikan karena akan memacu aktivitas ekonomi. Di sisi lain, hal itu juga memacu budaya konsumtif. Tanda-tanda ini sudah muncul dalam survei ini, salah satunya kepemilikan kartu kredit. Sebanyak 19,2 persen responden kelas menengah mempunyai dua atau lebih kartu kredit. Bahkan, proporsi ini meningkat pada kelas menengah atas, yang mencapai 29,9 persen.(Litbang Kompas)
Reaksi Gaga membatalkan kunjungannya ke Jakarta dapat dilihat sebagai kegagapan penegak hukum dan pemerintah memastikan benar ada kebebasan berekspresi. Dalam konteks kelas menengah Indonesia, dapat juga dilihat sebagai kegagapan mempertahankan demokrasi substansial yang diandaikan merupakan perhatian kelas menengah.
Dika (24) yang sudah membeli tiket termahal untuk pertunjukan Gaga di Jakarta mengatakan, dia jengkel karena polisi tidak bisa bersikap tegas. Meski begitu, dia mengaku tidak melakukan apa-apa untuk menyatakan keberatannya. ”Apa ada gunanya? Kalau ada gunanya, mungkin saya mau mencoba,” kata dia.
Alih-alih memperjuangkan sungguh-sungguh agar Gaga tetap tampil di Jakarta dan polisi memberi perlindungan, penggemar penyanyi itu memilih terbang ke Singapura ketika ada penambahan hari pertunjukan untuk menampung penggemar dari Indonesia yang kecewa.
Bertambahnya jumlah dan daya beli kelas menengah di Indonesia menurut survei Litbang Kompas mewujud dalam bentuk konsumsi pada sesuatu yang bersifat material: ponsel, barang bermerek, mobil, rumah, dan menghabiskan waktu luang di mal. Konsumsi tersebut berhubungan dengan gaya hidup yang membentuk identitas.
Kejadian yang belum terlalu lama adalah antre ponsel BlackBerry seri Bellagio di mal Pacific Place pada November 2011 yang berakhir dengan dorong-mendorong hingga ada yang jatuh pingsan.
Meskipun suka membeli barang bermerek, tidak berarti kelas menengah bersedia membeli barang-barang mahal tersebut. Redaktur pelaksana sebuah media gaya hidup di Jakarta mengatakan dalam acara pembukaan butik baru barang kulit merek terkenal asal Perancis beberapa waktu lalu, beberapa pemilik tas bermerek terkenal ternyata menggunakan tas bermerek tetapi palsu. ”Mungkin saja mereka tidak tahu tas yang dibawa palsu karena barangkali diberi oleh teman,” kata dia mencoba memberi alasan perilaku tersebut.
Barang palsu tetapi asli sudah menjadi komoditas umum, dengan mudah bisa didapat di toko-toko dan gerai di mal atau melalui individu-individu. Barang tersebut biasanya ditawarkan dengan sebutan KW1 atau KW2 yang menunjukkan kualitas pengerjaan. Cara lain menyiasati harga yang mahal, model yang cepat berganti, serta menjaga gengsi agar tidak tampil dua kali dengan barang sama adalah membeli tas dengan berutang atau menyewa. Tujuannya, tampil berbeda saat foto mereka tampil di majalah gaya hidup.
Solvay Gerke (2000) dalam artikelnya, Global Lifestyles under Local Conditions: The New Indonesian Middle Class (Consumption in Asia. Lifestyles and Identities), menggunakan istilah lifestyling. Yang dimaksud, perilaku mencari identitas melalui gaya hidup mengonsumsi benda-benda yang dianggap mewakili kelas tertentu tanpa benar-benar mengonsumsi benda-benda tersebut karena tidak memiliki kemampuan ekonomi. Dalam surveinya di Yogyakarta dan Padang, Gerke menemukan perilaku tersebut pada kelas menengah yang tidak memiliki kemampuan cukup. Wujudnya, antara lain, anak-anak muda saling bertukar pakai kaus bermerek.
Kembali ke lokal
Meskipun perilaku menaikkan konsumsi seiring kenaikan penghasilan dianggap boros, tetapi negara mendorong konsumsi masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama, globalisasi menyeragamkan selera melalui kehadiran jaringan toko di ratusan kota dunia yang menjual produk merek mode tertentu. Hal tersebut menimbulkan reaksi pada sebagian kelas menengah-atas Jakarta untuk menggunakan produk lokal. Ketua Cita Tenun Indonesia (CTI) Ny Okke Hatta Rajasa, misalnya, mengatakan, pembinaan perajin tenun lokal bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Priyo Octaviano, perancang busana, bekerja bersama penenun di daerah Sidemen dan Nusa Penida, Bali, agar mendapat kain tenun berkualitas dan khas. ”Tenun kita kaya dan memberi nilai tambah pada produk mode kita,” kata Priyo, Rabu (6/3) malam.
Pengakuan UNESCO pada batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia berhasil menjadikan batik sebagai gaya hidup kelas menengah dan menghidupi perajin batik, termasuk Lasem, yang bangkit lagi produksinya sejak pertengahan 2000-an.
Peran perancang busana dan media menjadi penting karena memberi pencitraan tentang identitas yang dapat diraih semua orang melalui gaya hidup. Karena itu, industri pakaian batik tumbuh subur tiga tahun terakhir dengan berbagai segmen kualitas.
Kegandrungan akan konsumsi tersebut dari sisi lingkungan setidaknya memboroskan karbon lebih rendah daripada bila produk tersebut didatangkan dari negeri yang lebih jauh dan menumbuhkan ekonomi lokal. Karena itu, kalaupun pemerintah ingin mendorong konsumsi kelas menengah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, konsumsi tersebut diarahkan memberi nilai tambah pada ekonomi lokal.
Inovasi menjadi penting, tetapi inovasi memerlukan iklim kebebasan berpikir dan berbuat.(Ninuk Mardiana Pambudy)
KONSUMSI MEDIA
Kelas Penonton Panggung Media
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Oleh YOHANES KRISNAWAN
Media bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan
juga menjadi cerminan dari gaya hidup. Respons dan cara masyarakat
menggunakan media mencerminkan kelas sosialnya. Pertanyaannya, apakah
masyarakat hanya memandang media sebagai hiburan atau teman seperjuangan
dalam melakukan perubahan sosial?Apa yang kurang dari pers Indonesia? Bukankah setiap hari televisi, surat kabar, internet, dan radio terus-menerus melakukan fungsi kontrol sosial? Tak henti memberitakan berbagai kasus korupsi dan arogansi aparat negara. Rajin melaporkan penderitaan rakyat dan kealpaan pemerintah dalam membangun daerah-daerah pelosok Tanah Air. Media juga terus-menerus mengingatkan publik pada tujuan awal berdirinya republik.
Membanjirnya informasi dari berbagai media alih-alih memberikan pencerahan, malah menciptakan kebingungan. Lupa arah tujuan berbangsa dan bernegara.
Televisi favorit
Hasil survei Litbang Kompas terkait kelas sosial dan pola konsumsi media menunjukkan, betapa hidup sehari-hari masyarakat, baik kelas sangat bawah, kelas menengah, maupun kelas atas, tak lepas dari pengaruh media. Baik media tradisional, seperti televisi, surat kabar, radio, majalah, dan tabloid, maupun media baru seperti internet yang hari demi hari makin mudah dan murah diakses oleh setiap orang. Namun, televisi menjadi media yang paling diandalkan responden dari semua kelas untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Selain berita-berita terkini, berbagai tayangan hiburan merupakan acara favorit yang ditonton oleh mayoritas responden. Sinetron, komedi atau lawak, film, olahraga, musik, reality show, dan sebagainya nonstop mengisi waktu luang selama 24 jam. Jangan heran jika banyak ditemukan rumah tangga yang sepanjang hari menyalakan televisi. Tak sedikit responden yang mengaku menonton televisi selama satu hingga lebih dari tiga jam sehari.
Selain menonton televisi, mereka yang berada di kelas menengah atas dan kelas atas juga lebih terbiasa menjelajah dunia maya melalui internet dibandingkan dengan kelas menengah, kelas bawah, dan sangat bawah. Pada umumnya mereka menggunakan laptop dan ponsel pribadi, yang memang bukan lagi barang mewah untuk mengakses informasi atau berkomunikasi. Mereka sangat meminati situs-situs berita, jejaring sosial seperti Facebook, dan hiburan, tak jauh berbeda dengan bagaimana mereka mengonsumsi informasi dari televisi.
Surat kabar mendalam
Perbedaan mencolok terjadi pada pola membaca surat kabar. Mayoritas responden (62 persen) kelas atas biasa membaca surat kabar setiap hari, sedangkan di kelas sangat bawah hanya 5 persen. Sementara itu, yang membaca setiap hari di kelas menengah atas sebesar 35 persen, kelas menengah 33 persen, dan menengah bawah 16 persen. Semakin rendah kelasnya, cara mereka mendapatkan surat kabar pun cenderung membeli eceran atau meminjam.
Mengapa di tengah perkembangan industri media baru, seperti internet dan digitalisasi televisi, orang masih membutuhkan surat kabar? Bahkan sebagian besar pembaca kelas atas menyediakan waktu membaca satu hingga dua jam. Menurut responden, selain dapat dibawa ke mana-mana dan dibaca berulang kali, surat kabar juga memiliki kelebihan lain, yaitu menyajikan informasi lebih mendalam dibandingkan dengan media lain.
Survei ini juga mengungkapkan adanya perbedaan kebutuhan informasi di setiap kelas. Berita politik dan ekonomi tampaknya paling dibutuhkan kelas atas. Mereka yang tergolong kelas menengah lebih menyukai berita politik dan olahraga. Adapun kelas bawah dan sangat bawah senang membaca berita-berita olahraga dan kriminalitas.
Partisipasi politik rendah
Menyimak topik-topik berita atau informasi favorit di setiap kelas, tampak bahwa kelas menengah atas dan kelas atas memiliki kebutuhan untuk mengikuti wacana politik aktual yang menjadi agenda setting media. Bisa dipahami jika kelas atas juga begitu peduli dengan isu-isu ekonomi, yang mungkin akan berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi dan gaya hidup mereka. Berbeda dari kelas atas, berita olahraga dan kriminalitas di surat kabar ataupun tayangan hiburan di televisi bagi kelas bawah dan sangat bawah merupakan sarana relaksasi untuk mengurangi tekanan sosial atau ekonomi.
Terkait persoalan sosial politik, sebagian besar kelas menengah enggan berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi sosial politik. Artinya, mereka kurang termotivasi untuk melakukan perubahan sosial melalui organisasi. Namun, mereka terus memantau berita-berita aktual, di mana isu-isu politik acap kali menjadi berita utama. Terlebih pada kasus-kasus yang melibatkan nama-nama tokoh besar, seperti kasus Bibit-Chandra, kasus ”Bank Century”, kasus ”Gayus Tambunan”, kasus ”Nazaruddin”, kasus ”Angelina Sondakh”, dan seterusnya. Ada tokoh, ada masalah, seolah ada alur cerita yang disajikan secara serial, terus-menerus menjadi berita utama, dan mereka berharap ada klimaks sebagai akhir penayangan kasusnya.
Kelas penonton
Jajak pendapat Litbang Kompas dua tahun lalu mengungkapkan penilaian publik bahwa berita-berita televisi disajikan lebih menarik dibandingkan dengan 2-3 tahun sebelumnya. Lebih mengutamakan sensasi daripada substansi, lebih mengedepankan rating daripada kualitas program, dan lebih bersifat menghibur.
Publik juga menilai bahwa media massa dalam pemberitaannya cenderung berorientasi pada kepentingan komersial daripada kepentingan masyarakat. Tampak di sini bahwa publik sesungguhnya mampu bersikap kritis terhadap media, tetapi di sisi lain mereka pun membutuhkan berita sebagai ”hiburan”.
Menurut dosen Filsafat STF Driyarkara, B Herry Priyono (2003), fenomena tersebut bukan lagi pemenuhan kebutuhan terhadap informasi hiburan, melainkan ”voyeurisme”, obsesi khalayak untuk ”mengintip” dan ”bergosip”, baik pada lingkup personal maupun sosial. Voyeurisme merupakan konsumerisme visual, yang mengultuskan selebritas dan dirayakan secara massal. Jangan heran jika para aparat negara, politisi, profesional, pengamat, atau akademisi kerap tampil dan ditampilkan media layaknya selebritas. Media mengonstruksi penampilan mereka sedemikian rupa agar khalayak bukan hanya terhibur, melainkan juga punya bahan ”gosip”.
Sesungguhnya media dan kelas menengah berada dalam pusaran kapitalisme global, di mana konsumerisme, komersialisasi gaya hidup, dan individualisasi tak bisa lagi dikontrol. Meskipun memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena ini, tak ada gerakan perlawanan terorganisasi yang didukung oleh struktur yang kuat dan ideologi yang serius. Dalam media, ruang publik menjadi tempat pertunjukan, dan politik menjadi panggung tontonan (Haryatmoko, 2007). Generasi kelas menengah saat ini adalah kelas penonton yang cukup berkomentar atau mengumpat di jejaring sosial, sambil menikmati secangkir kopi di kafe atau berbelanja di mal-mal.(Litbang Kompas)
SOSOK KELAS MENENGAH
Makin Konsumtif, Makin Konservatif
KOMPAS/PRIYOMBODO
Oleh BAMBANG SETIAWAN
Kelas menengah Indonesia saat ini merupakan lapisan masyarakat yang
gigih mengejar identitas kelas lewat gaya hidup, tetapi konservatif
dalam ideologi dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap peran
negara.Namun, 14 tahun setelah reformasi, pertanyaan sebaliknya justru layak diajukan. Apa yang terjadi dengan kelas menengah kita saat ini? Di tengah ketegangan sosial yang memburuk dan banyaknya pejabat yang korup, kelas menengah lebih suka antre mengejar diskon telepon genggam merek Blackberry daripada membentuk barisan menegakkan pilar demokrasi.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April 2012 memperlihatkan, semakin tinggi kelas sosial, semakin banyak mereka mengoleksi semua ornamen dan aktivitas gaya hidup. Di satu sisi, masyarakat berlomba menaikkan citra kelasnya dengan berusaha mengadopsi gaya hidup konsumerisme. Di sisi lain, mereka cenderung menanggalkan nilai-nilai demokrasi dan kembali menarik bandul politik ke arah otoritarianisme.
Membandingkan kelas menengah saat ini dengan hasil survei sejenis yang pernah dilakukan Litbang Kompas tahun 1997, gambaran yang tertangkap sungguh mengejutkan. Pada survei yang dilakukan setahun menjelang kejatuhan Soeharto tersebut, gambaran tentang demokrasi begitu menggembirakan. Semua kelas, termasuk kelas menengah, cenderung memandang pentingnya demokrasi.
Namun, sekarang gambaran yang tertangkap adalah masyarakat yang antidemokrasi yang mengharapkan negara lebih berperan dalam mengendalikan ”keliaran” demokrasi. Tirani mayoritas tumbuh subur di semua kelas, mengesampingkan minoritas.
Kecenderungan melakukan simplifikasi nilai demokrasi dengan hanya berpegang pada makna ”mayoritas” menang melawan ”minoritas” ekuivalen dengan perkembangan yang terjadi sejak reformasi bergulir hingga hari ini. Masyarakat, termasuk kelas menengah, kian tak peduli terhadap orang-orang yang termarjinalkan, minoritas yang tersingkirkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Terhadap penganut Ahmadiyah yang dikejar-kejar dan dimusnahkan, mereka cenderung tidak ambil pusing. Mereka lebih suka berlindung aman di balik ideologi ”mainstream”.
Kelas menengah merupakan strata sosial dengan anggota terbesar saat ini yang terbentuk oleh mobilitas ke atas yang cukup besar, yakni berupa naiknya status sosial sejumlah orang yang tadinya berasal dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Komposisinya juga dilengkapi oleh turunnya sejumlah orang dari kalangan atas dan menengah atas ke kelompok menengah.
Kelas menengah mencerminkan sebuah strata yang secara sosial ekonomi belum cukup kuat. Mereka dicirikan oleh rata-rata pendidikannya yang setingkat SMA dengan penghasilan sekitar Rp 1,9 juta dan pengeluaran Rp 750.000-Rp 1,9 juta per bulan.
Mereka juga dicirikan oleh luasnya variasi pekerjaan, mulai dari wirausaha perseorangan, pedagang, pegawai negeri rendahan, pegawai swasta setingkat supervisor dan karyawan biasa, serta mereka yang memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan. Jumlah mereka diperkirakan berada di kisaran 50 persen dari jumlah penduduk perkotaan yang disurvei.
Kelas menengah juga dicirikan sebagai kelas yang mulai melek teknologi dan lebih banyak pergi ke mal dibandingkan dengan kelas bawah. Mereka memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah atas. Rata-rata pencari nafkah dari kelas ini bekerja 8 jam per hari, sedangkan kelas menengah atas bekerja 10 jam sehari.
Meskipun memiliki kecenderungan mengejar materi dan berusaha tampil modis demi mempertahankan identitas kelasnya, sesungguhnya kelas menengah lebih menampakkan gambaran psikologis tipe pemeluk teguh (believer) yang konvensional, memiliki kepercayaan tebal pada tradisi dan nilai-nilai keluarga, agama, masyarakat, serta kehidupan bernegara.
Kelas ini cenderung tidak berani mencoba sesuatu yang baru tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana kelompok menengah ke atas melakukannya. Demikian juga dalam pembelian barang-barang, mereka cenderung memakai merek-merek yang sudah terkenal, dan baru mau coba-coba setelah betul-betul yakin banyak yang memakainya.
Gila karier
Sifat-sifat progresif dan keinginan untuk meraih kemajuan baru muncul di kelas menengah atas, tetapi sayangnya jumlahnya masih terlalu sedikit untuk dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Kelas menengah atas-lah yang sesungguhnya memiliki ciri-ciri paling menonjol dari sebuah kelas yang jauh berbeda dibanding kelas bawah, dan memiliki karakter khusus yang dapat dibedakan dengan kelas-kelas lainnya.
Kelas ini jumlahnya 1,7-5,5 persen, dan memiliki gaya hidup lebih mewah, menikmati kemakmuran setelah berjuang keras. Mereka adalah para pemilik usaha dengan jumlah karyawan 1-10 orang, para manajer, atau pegawai swasta setingkat supervisor tetapi bergaji besar. Pendidikan mereka rata-rata setingkat sarjana dan memiliki dorongan untuk selalu maju dalam karier.
Rata-rata kelas menengah atas termasuk ke dalam kelompok ”gila karier” (achiever). Tipe ini dicirikan oleh keinginan yang kuat untuk meraih kemajuan, berorientasi pada hasil, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keluarga. Dengan kemauan dan kebutuhan yang besar, mereka aktif berada di pasar barang-barang konsumsi kualitas atas. Bagi mereka, citra adalah penting sehingga kelas ini cenderung menyukai barang-barang yang dapat mengangkat prestise, dan menyenangi variasi dalam penggunaan waktu luangnya.
Kelompok profesional muda dari kelas menengah atas yang berusia di bawah 30 tahun menjadi pengunjung paling aktif pusat perbelanjaan. Mereka mendatangi mal beberapa kali dalam seminggu.
Sementara itu, kelas menengah atas yang berusia 46-55 tahun turut andil dalam menyumbang kemacetan di jalur-jalur wisata. Mereka menikmati hidup dengan rekreasi ke luar kota beberapa kali dalam sebulan. Kelompok usia ini pula yang paling banyak membaca koran setiap hari dengan cara berlangganan. Sebaliknya, kelompok muda 22 tahun ke bawah dari kelas ini hampir-hampir tidak suka mencari informasi dari televisi, tetapi mereka sangat aktif menelusurinya melalui internet.
Meskipun tampak menikmati kemewahan hidup dan rakus dalam mengonsumsi barang-barang penunjang gaya hidup kelas atas, pandangan politik kelas menengah dan menengah atas cenderung konservatif, menghargai otoritas dan ”status quo”. Terhadap berbagai permasalahan bangsa, mereka kritis menilai baik atau buruknya keadaan, tetapi belum tergerak untuk mengorganisasi diri untuk mengubahnya.
Kelas menengah dan menengah atas lebih menggantungkan harapan kepada kewenangan negara untuk memperbaiki apa yang buruk, mengambil jarak dengan problem-problem sosial, dan menempatkan dirinya sebagai ”penonton” berbagai peristiwa.
Kedua kelas ini hanya sebatas sebagai ”kelas penceloteh” yang ramai menanggapi sejenak tetapi ragu bertindak. Mereka adalah kelas pencinta sinetron yang selalu mengejar sensasi dan komedi. (Litbang Kompas)
Mozaik Itu Bernama Kelas Sosial
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Puluhan ribu buruh pada 1 Mei lalu antara lain menyuarakan tuntutan agar sistem buruh kontrak dihapuskan. Dalam penggolongan yang dibuat Karl Marx, masyarakat terdiri atas dua kelas, yaitu kelas majikan dan kelas buruh. Survei Litbang Kompas membuat pengelompokan berdasarkan pengeluaran, terdiri dari kelas atas, menengah atas, menengah, bawah, dan sangat bawah.
Oleh BAMBANG SETIAWAN
Mendefinisikan kelas sosial ibarat mencari mozaik dan menebalkan
garisnya di atas kehidupan masyarakat. Bagaimana mengelompokkan
masyarakat, dan apa kepentingan di balik upaya memetakan stratifikasi
itu?Upaya pengelompokan strata sosial setidaknya terkait dengan tiga kepentingan. Pertama, kelas sebagai agregat politik. Perbedaan dalam pandangan ataupun sikap politik seseorang dipengaruhi oleh posisinya dalam strata sosial. Oleh karena itu, mengetahui karakteristik kelas dengan jumlah anggota terbesar adalah penting untuk menentukan strategi kampanye apa yang paling cocok dilakukan oleh kandidat calon pemimpin. Kelas terbesar juga menjadi perhatian utama ketika dikaitkan dengan perubahan sosial.
Kedua, berkaitan dengan segmentasi pasar. Sejak produksi barang-barang penunjang gaya hidup semakin banyak diciptakan, mengetahui karakteristik tiap kelas menjadi penting agar penetrasi pasar lebih efektif. Segmentasi terhadap penonton televisi, misalnya, akan membantu industri televisi menentukan jenis program apa yang cocok dengan karakter penontonnya. Pemetaan terhadap daya beli kelas menengah atau atas akan berguna untuk menentukan seberapa besar pasokan barang-barang mewah dapat terserap ke dalam pasar. Dalam dimensi pasar, kelas menengah ke atas menjadi perhatian serius karena menjadi potensi besar pasar komoditas gaya hidup.
Ketiga, berhubungan dengan persoalan kesejahteraan, yang urusannya kerap dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Dalam dimensi ini, yang paling penting adalah memperoleh informasi tentang kelas miskin, yaitu mengetahui seberapa besar jumlah orang miskin dan rawan miskin yang layak mendapat bantuan. Oleh karena itu, kelas miskin menjadi sorotan utama daripada kelas-kelas lain.
Upaya pengelompokan kelas sosial sejak awal sudah menjadi persoalan teoretis dan metodologis yang penuh perdebatan. Dari sisi metodologis, pertanyaan substansial muncul terkait definisi kelas: apakah kelas dibentuk secara subyektif ataukah obyektif? Jika kelas dibentuk secara subyektif, artinya definisi kelas seseorang tergantung pada pengakuan. Meskipun model ini cukup baik karena di sana ada kesadaran kelas, kerap kali ia juga memiliki kelemahan mendasar karena umumnya kelas menengah ke atas tidak mau menempatkan dirinya lebih tinggi daripada kelas menengah.
Jika pengelompokan dilakukan secara obyektif, apakah yang menjadi ukurannya? Apakah parameter ditentukan oleh seorang peneliti ataukah lewat kerja mesin yang dapat meminimalkan subyektivitas peneliti? Jika ditentukan peneliti, seberapa jauhkah obyektivitas dapat dijaga? Jika dilakukan oleh sebuah alat pemrograman, mampukah menghasilkan pemilahan yang memuaskan?
Kriteria penggolongan
Karl Marx (1867) menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas: majikan/borjuis yang menguasai alat produksi, keuangan, lahan, dan teknologi produksi serta buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Sebagai alat ideologi, dikotomi Marx berpengaruh sangat besar terhadap upaya-upaya perjuangan kelas. Namun, penjelasan dialektika oposisi ini belum cukup memuaskan untuk melihat realitas. Pertanyaannya, di manakah letak kaum profesional yang berada di antara kepentingan buruh dan majikan berada?
Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang. Seseorang bisa saja berpenghasilan besar dan memiliki usaha dengan karyawan banyak. Namun, karena pendidikannya rendah, ia belum tentu masuk ke kelas atas. Sebaliknya, penyair atau sastrawan bisa masuk kelas menengah karena derajat pengetahuannya, meskipun ekonominya morat-marit dan tidak menguasai alat produksi kapitalistik. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga bisa masuk ke kelas menengah atas karena status pendidikannya tinggi dan punya suami kaya.
Kini, pemetaan sudah lebih terukur dengan berkembangnya berbagai metode untuk mengklasifikasikan kelas sosial. W Lloyd Warner, ahli antropologi dan sosiologi dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1949 memublikasikan acuan prosedur untuk pengukuran status sosial. Ia menggunakan ukuran derajat pekerjaan, pendapatan, kualitas rumah, dan area tempat tinggal. Berikutnya, klasifikasi AB Hollingshead (1971) lebih sederhana, dengan hanya menggunakan ukuran pekerjaan dan pendidikan untuk membentuk stratifikasi kelas atas, menengah atas, menengah, menengah bawah, dan bawah.
Selanjutnya, analisis yang dikembangkan John Goldthorpe mungkin paling luas dipergunakan dalam berbagai penelitian, termasuk penelitian komparasi kelas menengah di Asia Tenggara yang melibatkan sejumlah lembaga penelitian di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia pada tahun 1996-1997. Ia mendasarkan pemilahan sosial atas dasar pekerjaan dengan membaginya ke dalam 11 strata untuk membentuk tiga kelompok besar, yaitu kelas atas, menengah, dan pekerja.
Penelitian Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada Maret-April 2012 pada dasarnya merupakan gabungan antara dasar-dasar pengelompokan yang dipergunakan Goldthorpe dan memadukannya dengan ukuran yang dilakukan Biro Sensus Amerika Serikat yang mengadopsi model Weberian, yaitu membuat stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Namun, Litbang Kompas melakukan modifikasi dengan menggunakan ukuran pengeluaran daripada menggunakan ukuran pendapatan (income). Ukuran yang kemudian menjadi dasar pengelompokan adalah pekerjaan, pendidikan, pengeluaran pribadi per bulan, dan pengeluaran keluarga untuk membayar listrik per bulan.
Kriteria penggolongan pengeluaran yang digunakan mengikuti standar kategorisasi Bank Dunia. Pengeluaran per hari di bawah 2 dollar AS dalam penelitian ini digolongkan sebagai kelas miskin atau sangat bawah, 2-4 dollar AS kelas bawah, 4-10 dollar AS kelas menengah, 10-20 dollar AS mencerminkan kelas menengah atas, dan di atas 20 dollar AS mewakili kelas atas. Nilai dollar yang dipakai adalah dollar yang dikonversi dengan mempertimbangkan keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity/PPP). Dengan memakai dollar PPP, kelas miskin di Indonesia adalah golongan masyarakat yang membelanjakan uang sekitar Rp 12.500 ke bawah per hari atau sekitar Rp 375.000 per bulan.
Meski demikian, nilai pengeluaran bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelas. Kelas seseorang ditentukan oleh skor akhir yang merupakan skor rata-rata dari pembobotan atas pengeluaran (pribadi dan pengeluaran listrik keluarga), pendidikan, dan okupasi.
Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 2.550 responden yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang diambil dengan metode penarikan multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan berkisar 1,9 persen.(Litbang Kompas)
KONSUMSI
Mulai Tumbuh, tetapi Rapuh
IGNATIUS KRISTANTO
Setiap kali ada produk dari merek terkenal yang diluncurkan, saat itu
juga orang mengantre untuk mendapatkan yang pertama. Masyarakat pun
menjadi pembelanja agresif.Satu telepon seluler pintar tidak cukup. Kalau perlu mempunyai dua, tiga, atau bahkan lima ponsel sekaligus. Gambaran ini tidak fiktif, tetapi nyata, seperti temuan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April lalu. Ada hubungan antara status kelas sosial dan kepemilikan ponsel pintar. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin banyak peranti ini dimiliki, makin terkenal mereknya, dan makin mahal harganya.
”Saya punya tiga supaya dapat dipakai untuk macam-macam. Maklum, selain untuk menambah jaringan, juga nggak ketinggalan sama teman-teman,” ujar Andi (43), manajer perusahaan komputer di Jakarta, yang mengaku sering berburu ponsel baru.
Apa yang dilakukan Andi menunjukkan sosok kategori kelas menengah atas. Hasil survei juga menunjukkan, sebagian besar mendapat statusnya melalui upaya meniti karier. Dengan latar belakang pendidikan dan jabatan, mereka mampu menunjukkan eksistensi dengan simbol ponsel pintar yang berkualitas dan harganya berbeda dari yang dipunyai kelas di bawahnya.
Gaya hidup kelas menengah seperti itu meniru kelas di atasnya yang mengonsumsi merek terkenal. Clifford Geertz (1989) menyebut, ciri khas gaya hidup kelas menengah adalah ”berkaki dua”. Di satu sisi, gaya hidupnya sudah mengonsumsi barang berkelas, tetapi di sisi lain dalam memilih produk masih meniru kelas atasnya. Ini karena karakter pembentukannya berasal dari kelas atas ataupun kelas di bawahnya sehingga ada percampuran di sana, seperti ditunjukkan hasil survei ini.
Dilema
Membanjirnya produk baru disertai respons antusias memang tidak seheboh dulu. Hal ini jarang dijumpai pada era sebelumnya. Inilah yang disebut era kebangkitan kelas menengah dalam dunia konsumsi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.
Menurut laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), kelompok kelas menengah menunjukkan perkembangan jumlah menakjubkan dalam satu dasawarsa terakhir. Kelompok sosial yang pengeluaran hariannya 2-20 dollar AS ini meningkat dari 81 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 131 juta jiwa pada tahun 2010.
Inilah yang dimaksud kebangkitan kelas menengah baik dari jumlah maupun besaran pengeluaran konsumsi yang meningkat pesat. Peningkatan ini disebabkan pulihnya ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1998. Aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di atas 5 persen membuat pendapatan masyarakat meningkat dan akhirnya status mereka pun naik kelas.
Konsumsi kelas menengah sangat ditunggu dunia usaha sehingga ekonomi bergulir cepat. Mereka mempunyai dana sisa di luar keperluan pokok. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dana tersebut dapat mencapai sepertiga dari total pendapatan.
Dana sisa ini ternyata ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dana ini membuat kelas menengah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang lebih baik. Dampaknya pada ekonomi nasional juga signifikan karena akan memacu aktivitas ekonomi. Di sisi lain, hal itu juga memacu budaya konsumtif. Tanda-tanda ini sudah muncul dalam survei ini, salah satunya kepemilikan kartu kredit. Sebanyak 19,2 persen responden kelas menengah mempunyai dua atau lebih kartu kredit. Bahkan, proporsi ini meningkat pada kelas menengah atas, yang mencapai 29,9 persen.(Litbang Kompas)
DEMOKRASI
Perjuangan Primordialisme dalam Kelas
Pandangan konservatif dan ketergantungan yang tinggi kepada peran
negara dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi ciri yang melekat
pada masyarakat sekarang ini. Meskipun demikian, dalam tiap kelas sosial
ada dinamika untuk merebut wacana dengan politik berbeda.
Terhadap sejumlah pandangan kontroversial yang mempertentangkan nilai-nilai konservatisme dan kebebasan, kelas menengah lebih memilih bersandar kepada ideologi konservatif. Mereka cenderung berpandangan bahwa pemerintah seharusnya berperan lebih banyak dalam menjaga moral masyarakat, dan masalah pornografi harus diatur dalam undang-undang.
Mereka juga setuju jika agama seharusnya menjadi prinsip yang melandasi negara Indonesia, tetapi tidak semua agama boleh turut campur dalam menata negara. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mereka bahwa pelarangan Ahmadiyah di Indonesia adalah tindakan yang tepat. Selain itu, kelas menengah juga lebih condong untuk menganut paham patriarkat yang memandang laki-laki lebih mampu memimpin negara daripada perempuan.
Pendapat dari mayoritas masyarakat kelas menengah ini seolah menjadi kabut yang menutupi dinamika yang terjadi pada kelompok yang cenderung berpandangan bebas, mandiri, dan toleran. Siapakah kelompok demokratis, yang jumlahnya berada di kisaran 25-30 persen ini?
Kelompok demokratis
Berbeda dengan dengan sifat-sifat hedonis, yang di satu sisi ditularkan oleh kelas atas dan di sisi lain menjadi perjuangan kelas di bawahnya untuk meraih kemewahan kelas atas tersebut, survei Litbang Kompas menunjukkan, pandangan politik adalah persoalan aliran. Ia tidak semata ditentukan kelas sosial, tetapi bergantung pada bagaimana kultur etnis dan agama membentuk pandangan mereka.
Menyingkap pandangan politik kelas ibarat membuka lembar demi lembar labirin yang menutupi entitas terdalam dari jati diri. Di balik sifat konservatif yang muncul menyelimuti permukaan wajah masyarakat Indonesia ada dinamika yang membuat politik harus dipandang sebagai perjuangan primordialisme yang bermain di kelas sosial.
Melihat gambaran mereka tidak lain dari menyingkap lapisan-lapisan primordial. Persoalan demokrasi tidak langsung berhubungan dengan kelas, tetapi harus dikaitkan dengan kontestasi antarkelompok antar-aspek-aspek religi, etnis, dan gender dalam wacana persaingan ideologis.
Pandangan bahwa moralitas menjadi tanggung jawab individu atau anggota masyarakat daripada persoalan negara, misalnya, lebih banyak disuarakan oleh kelas atas yang berusia di bawah 30 tahun dan 46-55 tahun, juga menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelas menengah atas di bawah 22 tahun dan di atas 55 tahun.
Meski terjadi dinamika dalam merebut wacana, gambaran itu tidak cukup mengangkat citra keseluruhan kelas, terutama kelas menengah, menjadi strata sosial yang mencerminkan pandangan demokratis. Ini terjadi karena Indonesia adalah negara majemuk hegemonik, terbentuk dari berbagai komposisi etnik dan agama.(Bambang Setiawan/Litbang Kompas)
Terhadap sejumlah pandangan kontroversial yang mempertentangkan nilai-nilai konservatisme dan kebebasan, kelas menengah lebih memilih bersandar kepada ideologi konservatif. Mereka cenderung berpandangan bahwa pemerintah seharusnya berperan lebih banyak dalam menjaga moral masyarakat, dan masalah pornografi harus diatur dalam undang-undang.
Mereka juga setuju jika agama seharusnya menjadi prinsip yang melandasi negara Indonesia, tetapi tidak semua agama boleh turut campur dalam menata negara. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mereka bahwa pelarangan Ahmadiyah di Indonesia adalah tindakan yang tepat. Selain itu, kelas menengah juga lebih condong untuk menganut paham patriarkat yang memandang laki-laki lebih mampu memimpin negara daripada perempuan.
Pendapat dari mayoritas masyarakat kelas menengah ini seolah menjadi kabut yang menutupi dinamika yang terjadi pada kelompok yang cenderung berpandangan bebas, mandiri, dan toleran. Siapakah kelompok demokratis, yang jumlahnya berada di kisaran 25-30 persen ini?
Kelompok demokratis
Berbeda dengan dengan sifat-sifat hedonis, yang di satu sisi ditularkan oleh kelas atas dan di sisi lain menjadi perjuangan kelas di bawahnya untuk meraih kemewahan kelas atas tersebut, survei Litbang Kompas menunjukkan, pandangan politik adalah persoalan aliran. Ia tidak semata ditentukan kelas sosial, tetapi bergantung pada bagaimana kultur etnis dan agama membentuk pandangan mereka.
Menyingkap pandangan politik kelas ibarat membuka lembar demi lembar labirin yang menutupi entitas terdalam dari jati diri. Di balik sifat konservatif yang muncul menyelimuti permukaan wajah masyarakat Indonesia ada dinamika yang membuat politik harus dipandang sebagai perjuangan primordialisme yang bermain di kelas sosial.
Melihat gambaran mereka tidak lain dari menyingkap lapisan-lapisan primordial. Persoalan demokrasi tidak langsung berhubungan dengan kelas, tetapi harus dikaitkan dengan kontestasi antarkelompok antar-aspek-aspek religi, etnis, dan gender dalam wacana persaingan ideologis.
Pandangan bahwa moralitas menjadi tanggung jawab individu atau anggota masyarakat daripada persoalan negara, misalnya, lebih banyak disuarakan oleh kelas atas yang berusia di bawah 30 tahun dan 46-55 tahun, juga menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelas menengah atas di bawah 22 tahun dan di atas 55 tahun.
Meski terjadi dinamika dalam merebut wacana, gambaran itu tidak cukup mengangkat citra keseluruhan kelas, terutama kelas menengah, menjadi strata sosial yang mencerminkan pandangan demokratis. Ini terjadi karena Indonesia adalah negara majemuk hegemonik, terbentuk dari berbagai komposisi etnik dan agama.(Bambang Setiawan/Litbang Kompas)
No comments:
Post a Comment