Media bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan
juga menjadi cerminan dari gaya hidup. Respons dan cara masyarakat
menggunakan media mencerminkan kelas sosialnya. Pertanyaannya, apakah
masyarakat hanya memandang media sebagai hiburan atau teman seperjuangan
dalam melakukan perubahan sosial?
Apa yang kurang dari pers Indonesia? Bukankah setiap hari televisi,
surat kabar, internet, dan radio terus-menerus melakukan fungsi kontrol
sosial? Tak henti memberitakan berbagai kasus korupsi dan arogansi
aparat negara. Rajin melaporkan penderitaan rakyat dan kealpaan
pemerintah dalam membangun daerah-daerah pelosok Tanah Air. Media juga
terus-menerus mengingatkan publik pada tujuan awal berdirinya republik.
Membanjirnya informasi dari berbagai media alih-alih memberikan
pencerahan, malah menciptakan kebingungan. Lupa arah tujuan berbangsa
dan bernegara.
Hasil survei Litbang Kompas terkait kelas sosial dan pola konsumsi
media menunjukkan, betapa hidup sehari-hari masyarakat, baik kelas
sangat bawah, kelas menengah, maupun kelas atas, tak lepas dari pengaruh
media. Baik media tradisional, seperti televisi, surat kabar, radio,
majalah, dan tabloid, maupun media baru seperti internet yang hari demi
hari makin mudah dan murah diakses oleh setiap orang. Namun, televisi
menjadi media yang paling diandalkan responden dari semua kelas untuk
memenuhi kebutuhan informasi.
Selain berita-berita terkini, berbagai tayangan hiburan merupakan
acara favorit yang ditonton oleh mayoritas responden. Sinetron, komedi
atau lawak, film, olahraga, musik, reality show, dan sebagainya nonstop
mengisi waktu luang selama 24 jam. Jangan heran jika banyak ditemukan
rumah tangga yang sepanjang hari menyalakan televisi. Tak sedikit
responden yang mengaku menonton televisi selama satu hingga lebih dari
tiga jam sehari.
Selain menonton televisi, mereka yang berada di kelas menengah atas
dan kelas atas juga lebih terbiasa menjelajah dunia maya melalui
internet dibandingkan dengan kelas menengah, kelas bawah, dan sangat
bawah. Pada umumnya mereka menggunakan laptop dan ponsel pribadi, yang
memang bukan lagi barang mewah untuk mengakses informasi atau
berkomunikasi. Mereka sangat meminati situs-situs berita, jejaring
sosial seperti Facebook, dan hiburan, tak jauh berbeda dengan bagaimana
mereka mengonsumsi informasi dari televisi.
Perbedaan mencolok terjadi pada pola membaca surat kabar. Mayoritas
responden (62 persen) kelas atas biasa membaca surat kabar setiap hari,
sedangkan di kelas sangat bawah hanya 5 persen. Sementara itu, yang
membaca setiap hari di kelas menengah atas sebesar 35 persen, kelas
menengah 33 persen, dan menengah bawah 16 persen. Semakin rendah
kelasnya, cara mereka mendapatkan surat kabar pun cenderung membeli
eceran atau meminjam.
Mengapa di tengah perkembangan industri media baru, seperti internet
dan digitalisasi televisi, orang masih membutuhkan surat kabar? Bahkan
sebagian besar pembaca kelas atas menyediakan waktu membaca satu hingga
dua jam. Menurut responden, selain dapat dibawa ke mana-mana dan dibaca
berulang kali, surat kabar juga memiliki kelebihan lain, yaitu
menyajikan informasi lebih mendalam dibandingkan dengan media lain.
Survei ini juga mengungkapkan adanya perbedaan kebutuhan informasi di
setiap kelas. Berita politik dan ekonomi tampaknya paling dibutuhkan
kelas atas. Mereka yang tergolong kelas menengah lebih menyukai berita
politik dan olahraga. Adapun kelas bawah dan sangat bawah senang membaca
berita-berita olahraga dan kriminalitas.
Menyimak topik-topik berita atau informasi favorit di setiap kelas,
tampak bahwa kelas menengah atas dan kelas atas memiliki kebutuhan untuk
mengikuti wacana politik aktual yang menjadi agenda setting media. Bisa
dipahami jika kelas atas juga begitu peduli dengan isu-isu ekonomi,
yang mungkin akan berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi dan gaya
hidup mereka. Berbeda dari kelas atas, berita olahraga dan kriminalitas
di surat kabar ataupun tayangan hiburan di televisi bagi kelas bawah dan
sangat bawah merupakan sarana relaksasi untuk mengurangi tekanan sosial
atau ekonomi.
Terkait persoalan sosial politik, sebagian besar kelas menengah
enggan berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi sosial politik.
Artinya, mereka kurang termotivasi untuk melakukan perubahan sosial
melalui organisasi. Namun, mereka terus memantau berita-berita aktual,
di mana isu-isu politik acap kali menjadi berita utama. Terlebih pada
kasus-kasus yang melibatkan nama-nama tokoh besar, seperti kasus
Bibit-Chandra, kasus ”Bank Century”, kasus ”Gayus Tambunan”, kasus
”Nazaruddin”, kasus ”Angelina Sondakh”, dan seterusnya. Ada tokoh, ada
masalah, seolah ada alur cerita yang disajikan secara serial,
terus-menerus menjadi berita utama, dan mereka berharap ada klimaks
sebagai akhir penayangan kasusnya.
Jajak pendapat Litbang Kompas dua tahun lalu mengungkapkan penilaian
publik bahwa berita-berita televisi disajikan lebih menarik dibandingkan
dengan 2-3 tahun sebelumnya. Lebih mengutamakan sensasi daripada
substansi, lebih mengedepankan rating daripada kualitas program, dan
lebih bersifat menghibur.
Publik juga menilai bahwa media massa dalam pemberitaannya cenderung
berorientasi pada kepentingan komersial daripada kepentingan masyarakat.
Tampak di sini bahwa publik sesungguhnya mampu bersikap kritis terhadap
media, tetapi di sisi lain mereka pun membutuhkan berita sebagai
”hiburan”.
Menurut dosen Filsafat STF Driyarkara, B Herry Priyono (2003),
fenomena tersebut bukan lagi pemenuhan kebutuhan terhadap informasi
hiburan, melainkan ”voyeurisme”, obsesi khalayak untuk ”mengintip” dan
”bergosip”, baik pada lingkup personal maupun sosial. Voyeurisme
merupakan konsumerisme visual, yang mengultuskan selebritas dan
dirayakan secara massal. Jangan heran jika para aparat negara, politisi,
profesional, pengamat, atau akademisi kerap tampil dan ditampilkan
media layaknya selebritas. Media mengonstruksi penampilan mereka
sedemikian rupa agar khalayak bukan hanya terhibur, melainkan juga punya
bahan ”gosip”.
Sesungguhnya media dan kelas menengah berada dalam pusaran
kapitalisme global, di mana konsumerisme, komersialisasi gaya hidup, dan
individualisasi tak bisa lagi dikontrol. Meskipun memiliki kesadaran
kritis terhadap fenomena ini, tak ada gerakan perlawanan terorganisasi
yang didukung oleh struktur yang kuat dan ideologi yang serius. Dalam
media, ruang publik menjadi tempat pertunjukan, dan politik menjadi
panggung tontonan (Haryatmoko, 2007). Generasi kelas menengah saat ini
adalah kelas penonton yang cukup berkomentar atau mengumpat di jejaring
sosial, sambil menikmati secangkir kopi di kafe atau berbelanja di
mal-mal.(Litbang Kompas)
Oleh BAMBANG SETIAWAN
Kelas menengah Indonesia saat ini merupakan lapisan masyarakat yang
gigih mengejar identitas kelas lewat gaya hidup, tetapi konservatif
dalam ideologi dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap peran
negara.
Kebangkitan kelas menengah dalam politik sempat menjadi kalimat
penanda ketika Soeharto berhasil ditumbangkan dari tampuk kekuasaannya
lewat demonstrasi besar tahun 1998. Terlebih, ketika demokrasi liberal
kemudian diterapkan di Indonesia dengan pemilihan umum yang bebas tahun
1999, lalu diikuti pemilu langsung anggota parlemen dan presiden sejak
tahun 2004, dan berikutnya pemilihan kepala daerah secara langsung sejak
tahun 2005. Pengadopsian demokrasi dengan menerapkan prosedur-prosedur
yang menjamin kebebasan memilih seolah menggambarkan pesatnya perubahan
ideologi kelas menengah dari konservatif menjadi liberal.
Namun, 14 tahun setelah reformasi, pertanyaan sebaliknya justru layak
diajukan. Apa yang terjadi dengan kelas menengah kita saat ini? Di
tengah ketegangan sosial yang memburuk dan banyaknya pejabat yang korup,
kelas menengah lebih suka antre mengejar diskon telepon genggam merek
Blackberry daripada membentuk barisan menegakkan pilar demokrasi.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April 2012 memperlihatkan,
semakin tinggi kelas sosial, semakin banyak mereka mengoleksi semua
ornamen dan aktivitas gaya hidup. Di satu sisi, masyarakat berlomba
menaikkan citra kelasnya dengan berusaha mengadopsi gaya hidup
konsumerisme. Di sisi lain, mereka cenderung menanggalkan nilai-nilai
demokrasi dan kembali menarik bandul politik ke arah otoritarianisme.
Membandingkan kelas menengah saat ini dengan hasil survei sejenis
yang pernah dilakukan Litbang Kompas tahun 1997, gambaran yang
tertangkap sungguh mengejutkan. Pada survei yang dilakukan setahun
menjelang kejatuhan Soeharto tersebut, gambaran tentang demokrasi begitu
menggembirakan. Semua kelas, termasuk kelas menengah, cenderung
memandang pentingnya demokrasi.
Namun, sekarang gambaran yang tertangkap adalah masyarakat yang
antidemokrasi yang mengharapkan negara lebih berperan dalam
mengendalikan ”keliaran” demokrasi. Tirani mayoritas tumbuh subur di
semua kelas, mengesampingkan minoritas.
Kecenderungan melakukan simplifikasi nilai demokrasi dengan hanya
berpegang pada makna ”mayoritas” menang melawan ”minoritas” ekuivalen
dengan perkembangan yang terjadi sejak reformasi bergulir hingga hari
ini. Masyarakat, termasuk kelas menengah, kian tak peduli terhadap
orang-orang yang termarjinalkan, minoritas yang tersingkirkan dalam tata
kehidupan kenegaraan. Terhadap penganut Ahmadiyah yang dikejar-kejar
dan dimusnahkan, mereka cenderung tidak ambil pusing. Mereka lebih suka
berlindung aman di balik ideologi ”mainstream”.
Kelas menengah merupakan strata sosial dengan anggota terbesar saat
ini yang terbentuk oleh mobilitas ke atas yang cukup besar, yakni berupa
naiknya status sosial sejumlah orang yang tadinya berasal dari kelas
bawah menjadi kelas menengah. Komposisinya juga dilengkapi oleh turunnya
sejumlah orang dari kalangan atas dan menengah atas ke kelompok
menengah.
Kelas menengah mencerminkan sebuah strata yang secara sosial ekonomi
belum cukup kuat. Mereka dicirikan oleh rata-rata pendidikannya yang
setingkat SMA dengan penghasilan sekitar Rp 1,9 juta dan pengeluaran Rp
750.000-Rp 1,9 juta per bulan.
Mereka juga dicirikan oleh luasnya variasi pekerjaan, mulai dari
wirausaha perseorangan, pedagang, pegawai negeri rendahan, pegawai
swasta setingkat supervisor dan karyawan biasa, serta mereka yang
memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan
pensiunan. Jumlah mereka diperkirakan berada di kisaran 50 persen dari
jumlah penduduk perkotaan yang disurvei.
Kelas menengah juga dicirikan sebagai kelas yang mulai
melek teknologi dan lebih banyak pergi ke mal dibandingkan dengan kelas
bawah. Mereka memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan dengan
kelas menengah atas. Rata-rata pencari nafkah dari kelas ini bekerja 8
jam per hari, sedangkan kelas menengah atas bekerja 10 jam sehari.
Meskipun memiliki kecenderungan mengejar materi dan berusaha tampil
modis demi mempertahankan identitas kelasnya, sesungguhnya kelas
menengah lebih menampakkan gambaran psikologis tipe pemeluk teguh
(believer) yang konvensional, memiliki kepercayaan tebal pada tradisi
dan nilai-nilai keluarga, agama, masyarakat, serta kehidupan bernegara.
Kelas ini cenderung tidak berani mencoba sesuatu yang baru tanpa
melihat terlebih dahulu bagaimana kelompok menengah ke atas
melakukannya. Demikian juga dalam pembelian barang-barang, mereka
cenderung memakai merek-merek yang sudah terkenal, dan baru mau
coba-coba setelah betul-betul yakin banyak yang memakainya.
Gila karier
Sifat-sifat progresif dan keinginan untuk meraih kemajuan baru muncul
di kelas menengah atas, tetapi sayangnya jumlahnya masih terlalu
sedikit untuk dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Kelas
menengah atas-lah yang sesungguhnya memiliki ciri-ciri paling menonjol
dari sebuah kelas yang jauh berbeda dibanding kelas bawah, dan memiliki
karakter khusus yang dapat dibedakan dengan kelas-kelas lainnya.
Kelas ini jumlahnya 1,7-5,5 persen, dan memiliki gaya hidup lebih
mewah, menikmati kemakmuran setelah berjuang keras. Mereka adalah para
pemilik usaha dengan jumlah karyawan 1-10 orang, para manajer, atau
pegawai swasta setingkat supervisor tetapi bergaji besar. Pendidikan
mereka rata-rata setingkat sarjana dan memiliki dorongan untuk selalu
maju dalam karier.
Rata-rata kelas menengah atas termasuk ke dalam kelompok ”gila
karier” (achiever). Tipe ini dicirikan oleh keinginan yang kuat untuk
meraih kemajuan, berorientasi pada hasil, dan memiliki komitmen yang
tinggi terhadap keluarga. Dengan kemauan dan kebutuhan yang besar,
mereka aktif berada di pasar barang-barang konsumsi kualitas atas. Bagi
mereka, citra adalah penting sehingga kelas ini cenderung menyukai
barang-barang yang dapat mengangkat prestise, dan menyenangi variasi
dalam penggunaan waktu luangnya.
Kelompok profesional muda dari kelas menengah atas yang berusia di
bawah 30 tahun menjadi pengunjung paling aktif pusat perbelanjaan.
Mereka mendatangi mal beberapa kali dalam seminggu.
Sementara itu, kelas menengah atas yang berusia 46-55 tahun turut
andil dalam menyumbang kemacetan di jalur-jalur wisata. Mereka menikmati
hidup dengan rekreasi ke luar kota beberapa kali dalam sebulan.
Kelompok usia ini pula yang paling banyak membaca koran setiap hari
dengan cara berlangganan. Sebaliknya, kelompok muda 22 tahun ke bawah
dari kelas ini hampir-hampir tidak suka mencari informasi dari televisi,
tetapi mereka sangat aktif menelusurinya melalui internet.
Meskipun tampak menikmati kemewahan hidup dan rakus dalam mengonsumsi
barang-barang penunjang gaya hidup kelas atas, pandangan politik kelas
menengah dan menengah atas cenderung konservatif, menghargai otoritas
dan ”status quo”. Terhadap berbagai permasalahan bangsa, mereka kritis
menilai baik atau buruknya keadaan, tetapi belum tergerak untuk
mengorganisasi diri untuk mengubahnya.
Kelas menengah dan menengah atas lebih menggantungkan harapan kepada
kewenangan negara untuk memperbaiki apa yang buruk, mengambil jarak
dengan problem-problem sosial, dan menempatkan dirinya sebagai
”penonton” berbagai peristiwa.
Kedua kelas ini hanya sebatas sebagai ”kelas penceloteh” yang ramai
menanggapi sejenak tetapi ragu bertindak. Mereka adalah kelas pencinta
sinetron yang selalu mengejar sensasi dan komedi. (Litbang Kompas)
Mozaik Itu Bernama Kelas Sosial
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Puluhan ribu buruh pada 1 Mei lalu antara lain menyuarakan tuntutan
agar sistem buruh kontrak dihapuskan. Dalam penggolongan yang dibuat
Karl Marx, masyarakat terdiri atas dua kelas, yaitu kelas majikan dan
kelas buruh. Survei Litbang Kompas membuat pengelompokan berdasarkan
pengeluaran, terdiri dari kelas atas, menengah atas, menengah, bawah,
dan sangat bawah.
Oleh BAMBANG SETIAWAN
Mendefinisikan kelas sosial ibarat mencari mozaik dan menebalkan
garisnya di atas kehidupan masyarakat. Bagaimana mengelompokkan
masyarakat, dan apa kepentingan di balik upaya memetakan stratifikasi
itu?
Upaya pengelompokan strata sosial setidaknya terkait dengan tiga
kepentingan. Pertama, kelas sebagai agregat politik. Perbedaan dalam
pandangan ataupun sikap politik seseorang dipengaruhi oleh posisinya
dalam strata sosial. Oleh karena itu, mengetahui karakteristik kelas
dengan jumlah anggota terbesar adalah penting untuk menentukan strategi
kampanye apa yang paling cocok dilakukan oleh kandidat calon pemimpin.
Kelas terbesar juga menjadi perhatian utama ketika dikaitkan dengan
perubahan sosial.
Kedua, berkaitan dengan segmentasi pasar. Sejak produksi
barang-barang penunjang gaya hidup semakin banyak diciptakan, mengetahui
karakteristik tiap kelas menjadi penting agar penetrasi pasar lebih
efektif. Segmentasi terhadap penonton televisi, misalnya, akan membantu
industri televisi menentukan jenis program apa yang cocok dengan
karakter penontonnya. Pemetaan terhadap daya beli kelas menengah atau
atas akan berguna untuk menentukan seberapa besar pasokan barang-barang
mewah dapat terserap ke dalam pasar. Dalam dimensi pasar, kelas menengah
ke atas menjadi perhatian serius karena menjadi potensi besar pasar
komoditas gaya hidup.
Ketiga, berhubungan dengan persoalan kesejahteraan, yang urusannya
kerap dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Dalam dimensi ini, yang
paling penting adalah memperoleh informasi tentang kelas miskin, yaitu
mengetahui seberapa besar jumlah orang miskin dan rawan miskin yang
layak mendapat bantuan. Oleh karena itu, kelas miskin menjadi sorotan
utama daripada kelas-kelas lain.
Upaya pengelompokan kelas sosial sejak awal sudah menjadi persoalan
teoretis dan metodologis yang penuh perdebatan. Dari sisi metodologis,
pertanyaan substansial muncul terkait definisi kelas: apakah kelas
dibentuk secara subyektif ataukah obyektif? Jika kelas dibentuk secara
subyektif, artinya definisi kelas seseorang tergantung pada pengakuan.
Meskipun model ini cukup baik karena di sana ada kesadaran kelas, kerap
kali ia juga memiliki kelemahan mendasar karena umumnya kelas menengah
ke atas tidak mau menempatkan dirinya lebih tinggi daripada kelas
menengah.
Jika pengelompokan dilakukan secara obyektif, apakah yang menjadi
ukurannya? Apakah parameter ditentukan oleh seorang peneliti ataukah
lewat kerja mesin yang dapat meminimalkan subyektivitas peneliti? Jika
ditentukan peneliti, seberapa jauhkah obyektivitas dapat dijaga? Jika
dilakukan oleh sebuah alat pemrograman, mampukah menghasilkan pemilahan
yang memuaskan?
Kriteria penggolongan
Karl Marx (1867) menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas:
majikan/borjuis yang menguasai alat produksi, keuangan, lahan, dan
teknologi produksi serta buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk
mendapatkan upah. Sebagai alat ideologi, dikotomi Marx berpengaruh
sangat besar terhadap upaya-upaya perjuangan kelas. Namun, penjelasan
dialektika oposisi ini belum cukup memuaskan untuk melihat realitas.
Pertanyaannya, di manakah letak kaum profesional yang berada di antara
kepentingan buruh dan majikan berada?
Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika
memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas
alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan
prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas
seseorang. Seseorang bisa saja berpenghasilan besar dan memiliki usaha
dengan karyawan banyak. Namun, karena pendidikannya rendah, ia belum
tentu masuk ke kelas atas. Sebaliknya, penyair atau sastrawan bisa masuk
kelas menengah karena derajat pengetahuannya, meskipun ekonominya
morat-marit dan tidak menguasai alat produksi kapitalistik. Ibu rumah
tangga yang hanya mengurus keluarga bisa masuk ke kelas menengah atas
karena status pendidikannya tinggi dan punya suami kaya.
Kini, pemetaan sudah lebih terukur dengan berkembangnya berbagai
metode untuk mengklasifikasikan kelas sosial. W Lloyd Warner, ahli
antropologi dan sosiologi dari Universitas Chicago, Amerika Serikat,
pada tahun 1949 memublikasikan acuan prosedur untuk pengukuran status
sosial. Ia menggunakan ukuran derajat pekerjaan, pendapatan, kualitas
rumah, dan area tempat tinggal. Berikutnya, klasifikasi AB Hollingshead
(1971) lebih sederhana, dengan hanya menggunakan ukuran pekerjaan dan
pendidikan untuk membentuk stratifikasi kelas atas, menengah atas,
menengah, menengah bawah, dan bawah.
Selanjutnya, analisis yang dikembangkan John Goldthorpe mungkin
paling luas dipergunakan dalam berbagai penelitian, termasuk penelitian
komparasi kelas menengah di Asia Tenggara yang melibatkan sejumlah
lembaga penelitian di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia pada
tahun 1996-1997. Ia mendasarkan pemilahan sosial atas dasar pekerjaan
dengan membaginya ke dalam 11 strata untuk membentuk tiga kelompok
besar, yaitu kelas atas, menengah, dan pekerja.
Penelitian Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada Maret-April
2012 pada dasarnya merupakan gabungan antara dasar-dasar pengelompokan
yang dipergunakan Goldthorpe dan memadukannya dengan ukuran yang
dilakukan Biro Sensus Amerika Serikat yang mengadopsi model Weberian,
yaitu membuat stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan, pendapatan, dan
pendidikan. Namun, Litbang Kompas melakukan modifikasi dengan
menggunakan ukuran pengeluaran daripada menggunakan ukuran pendapatan
(income). Ukuran yang kemudian menjadi dasar pengelompokan adalah
pekerjaan, pendidikan, pengeluaran pribadi per bulan, dan pengeluaran
keluarga untuk membayar listrik per bulan.
Kriteria penggolongan pengeluaran yang digunakan mengikuti standar
kategorisasi Bank Dunia. Pengeluaran per hari di bawah 2 dollar AS dalam
penelitian ini digolongkan sebagai kelas miskin atau sangat bawah, 2-4
dollar AS kelas bawah, 4-10 dollar AS kelas menengah, 10-20 dollar AS
mencerminkan kelas menengah atas, dan di atas 20 dollar AS mewakili
kelas atas. Nilai dollar yang dipakai adalah dollar yang dikonversi
dengan mempertimbangkan keseimbangan kemampuan berbelanja
(purchasing power parity/PPP). Dengan memakai dollar PPP, kelas miskin
di Indonesia adalah golongan masyarakat yang membelanjakan uang sekitar
Rp 12.500 ke bawah per hari atau sekitar Rp 375.000 per bulan.
Meski demikian, nilai pengeluaran bukan satu-satunya ukuran untuk
menentukan kelas. Kelas seseorang ditentukan oleh skor akhir yang
merupakan skor rata-rata dari pembobotan atas pengeluaran (pribadi dan
pengeluaran listrik keluarga), pendidikan, dan okupasi.
Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 2.550 responden yang
tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Responden adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang diambil dengan
metode penarikan multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan
95 persen, kesalahan pencuplikan berkisar 1,9 persen.(Litbang Kompas)
KONSUMSI
Mulai Tumbuh, tetapi Rapuh
IGNATIUS KRISTANTO
Setiap kali ada produk dari merek terkenal yang diluncurkan, saat itu
juga orang mengantre untuk mendapatkan yang pertama. Masyarakat pun
menjadi pembelanja agresif.
Satu telepon seluler pintar tidak cukup. Kalau perlu mempunyai dua,
tiga, atau bahkan lima ponsel sekaligus. Gambaran ini tidak fiktif,
tetapi nyata, seperti temuan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan
Maret-April lalu. Ada hubungan antara status kelas sosial dan
kepemilikan ponsel pintar. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin
banyak peranti ini dimiliki, makin terkenal mereknya, dan makin mahal
harganya.
”Saya punya tiga supaya dapat dipakai untuk macam-macam. Maklum,
selain untuk menambah jaringan, juga nggak ketinggalan sama
teman-teman,” ujar Andi (43), manajer perusahaan komputer di Jakarta,
yang mengaku sering berburu ponsel baru.
Apa yang dilakukan Andi menunjukkan sosok kategori kelas menengah
atas. Hasil survei juga menunjukkan, sebagian besar mendapat statusnya
melalui upaya meniti karier. Dengan latar belakang pendidikan dan
jabatan, mereka mampu menunjukkan eksistensi dengan simbol ponsel pintar
yang berkualitas dan harganya berbeda dari yang dipunyai kelas di
bawahnya.
Gaya hidup kelas menengah seperti itu meniru kelas di atasnya yang
mengonsumsi merek terkenal. Clifford Geertz (1989) menyebut, ciri khas
gaya hidup kelas menengah adalah ”berkaki dua”. Di satu sisi, gaya
hidupnya sudah mengonsumsi barang berkelas, tetapi di sisi lain dalam
memilih produk masih meniru kelas atasnya. Ini karena karakter
pembentukannya berasal dari kelas atas ataupun kelas di bawahnya
sehingga ada percampuran di sana, seperti ditunjukkan hasil survei ini.
Dilema
Membanjirnya produk baru disertai respons antusias memang tidak
seheboh dulu. Hal ini jarang dijumpai pada era sebelumnya. Inilah yang
disebut era kebangkitan kelas menengah dalam dunia konsumsi yang terjadi
dalam 10 tahun terakhir.
Menurut laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), kelompok kelas menengah
menunjukkan perkembangan jumlah menakjubkan dalam satu dasawarsa
terakhir. Kelompok sosial yang pengeluaran hariannya 2-20 dollar AS ini
meningkat dari 81 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 131 juta jiwa pada
tahun 2010.
Inilah yang dimaksud kebangkitan kelas menengah baik dari jumlah
maupun besaran pengeluaran konsumsi yang meningkat pesat. Peningkatan
ini disebabkan pulihnya ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1998.
Aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di atas 5 persen membuat pendapatan
masyarakat meningkat dan akhirnya status mereka pun naik kelas.
Konsumsi kelas menengah sangat ditunggu dunia usaha sehingga ekonomi
bergulir cepat. Mereka mempunyai dana sisa di luar keperluan pokok. Data
Badan Pusat Statistik menunjukkan, dana tersebut dapat mencapai
sepertiga dari total pendapatan.
Dana sisa ini ternyata ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dana
ini membuat kelas menengah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang lebih
baik. Dampaknya pada ekonomi nasional juga signifikan karena akan memacu
aktivitas ekonomi. Di sisi lain, hal itu juga memacu budaya konsumtif.
Tanda-tanda ini sudah muncul dalam survei ini, salah satunya kepemilikan
kartu kredit. Sebanyak 19,2 persen responden kelas menengah mempunyai
dua atau lebih kartu kredit. Bahkan, proporsi ini meningkat pada kelas
menengah atas, yang mencapai 29,9 persen.(Litbang Kompas)
DEMOKRASI
Perjuangan Primordialisme dalam Kelas
Pandangan konservatif dan ketergantungan yang tinggi kepada peran
negara dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi ciri yang melekat
pada masyarakat sekarang ini. Meskipun demikian, dalam tiap kelas sosial
ada dinamika untuk merebut wacana dengan politik berbeda.
Terhadap sejumlah pandangan kontroversial yang mempertentangkan
nilai-nilai konservatisme dan kebebasan, kelas menengah lebih memilih
bersandar kepada ideologi konservatif. Mereka cenderung berpandangan
bahwa pemerintah seharusnya berperan lebih banyak dalam menjaga moral
masyarakat, dan masalah pornografi harus diatur dalam undang-undang.
Mereka juga setuju jika agama seharusnya menjadi prinsip yang
melandasi negara Indonesia, tetapi tidak semua agama boleh turut campur
dalam menata negara. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mereka bahwa
pelarangan Ahmadiyah di Indonesia adalah tindakan yang tepat. Selain
itu, kelas menengah juga lebih condong untuk menganut paham patriarkat
yang memandang laki-laki lebih mampu memimpin negara daripada perempuan.
Pendapat dari mayoritas masyarakat kelas menengah ini seolah menjadi
kabut yang menutupi dinamika yang terjadi pada kelompok yang cenderung
berpandangan bebas, mandiri, dan toleran. Siapakah kelompok demokratis,
yang jumlahnya berada di kisaran 25-30 persen ini?
Kelompok demokratis
Berbeda dengan dengan sifat-sifat hedonis, yang di satu sisi
ditularkan oleh kelas atas dan di sisi lain menjadi perjuangan kelas di
bawahnya untuk meraih kemewahan kelas atas tersebut, survei Litbang
Kompas menunjukkan, pandangan politik adalah persoalan aliran. Ia tidak
semata ditentukan kelas sosial, tetapi bergantung pada bagaimana kultur
etnis dan agama membentuk pandangan mereka.
Menyingkap pandangan politik kelas ibarat membuka lembar demi lembar
labirin yang menutupi entitas terdalam dari jati diri. Di balik sifat
konservatif yang muncul menyelimuti permukaan wajah masyarakat Indonesia
ada dinamika yang membuat politik harus dipandang sebagai perjuangan
primordialisme yang bermain di kelas sosial.
Melihat gambaran mereka tidak lain dari menyingkap lapisan-lapisan
primordial. Persoalan demokrasi tidak langsung berhubungan dengan kelas,
tetapi harus dikaitkan dengan kontestasi antarkelompok
antar-aspek-aspek religi, etnis, dan gender dalam wacana persaingan
ideologis.
Pandangan bahwa moralitas menjadi tanggung jawab individu atau
anggota masyarakat daripada persoalan negara, misalnya, lebih banyak
disuarakan oleh kelas atas yang berusia di bawah 30 tahun dan 46-55
tahun, juga menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelas menengah atas di
bawah 22 tahun dan di atas 55 tahun.
Meski terjadi dinamika dalam merebut wacana, gambaran itu tidak cukup
mengangkat citra keseluruhan kelas, terutama kelas menengah, menjadi
strata sosial yang mencerminkan pandangan demokratis. Ini terjadi karena
Indonesia adalah negara majemuk hegemonik, terbentuk dari berbagai
komposisi etnik dan agama.(Bambang Setiawan/Litbang Kompas)
