Listrik Padam di Makassar dan Miskinnya Komitmen Melayani Publik

Ask the Tribun Timur Editor
Satu pekan terakhir ini, warga Makassar benar-benar tak berdaya menghadapi PLN. Perusahaan negara yang memonopoli suplai listrik ini bahkan sampai tiga kali sehari memadamkan listrik tanpa merasa perlu memberitahukan kepada pelanggannya, lebih-lebih sama sekali tidak merasa perlu meminta maaf.
Rakyat menjerit melalui layanan SMS public services Tribun Timur.

"+6281241679xxx
PLN - Kpd Yth bpk pimp PLN Mksr, koq padamkan lampu tdk pake pembritahuan sbmx ke masyrakat? Koq padamx 2x dlm sehari? jgn cman masy yg diminta tepat wkt membyr biaya pemakaian listrikx! Smentara pelananan PLN tdk memuaskan. PLN kan artix PADAM LISTRIK NONSTOP. Bp2 di KPK tlng dong PLN diaudit." Begitu bunyi salah satu SMS.

SMS lainnya:

"+6281241499xxx
PLN - Rental playstation saya terpaksa tutup. Kemarin 4 set televisi +playstation saya rusak. (salman jl. Sunu)"

Buruk nian pelayanan publik yang diselenggarakan lembaga-lembaga negara. Dua pekan sebelumnya, sebagian warga Makassar menangis karena pasokan air bersih dari PDAM terhenti total.

Seperti juga PLN, PDAM merasa tak ada masalah, tak perlu minta maaf. Seolah-olah tidak ada yang salah.

PDAM dan PLN selalu pintar mencari alasan mengapa tindakan tidak terpuji mengorbankan pelanggan itu dilakukan. Mereka pintar mencari alasan, tapi tidak pintar mencari solusi.

Coba simak alasan PDAM bila pasokan air terganggu: Pada musim hujan, alasannya air baku keruh. Pada musim kemarau, dalihnya krisis air baku.

Sayang sekali tidak ada musim dingin dan musim gugur di Makassar. Tapi kalau pun ada, saya yakin PDAM akan menemukan jawaban kenapa terjadi krisis air. Mereka selalu hebat mencari alasan, selalu miskin ide mencari solusi.



Headline Tribun Timur, Makassar

Sabtu, 25-10-2008
PLN Jamin Pemadaman Berlanjut
Dua Minggu ke Depan, Listrik Masih Padam; PLN Cuek Tuntutan Warga soal Kompensasi Kerugian Akibat Pemadaman; Listrik Warga Padam, Lampu Billboard di Jalan Menyala; LSM Curigai Manajemen PLN Korupsi Pembelian Stok Bahan Bakar

Makassar, Tribun - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) menjamin masih akan terus melakukan pemadaman bergilir paling tidak hingga dua minggu ke depan.

Di sisi lain PLN tidak bersedia menanggapi tuntutan warga tentang kompensasi dari kerugian akibat pemadaman bergilir.
Dalam konferensi pers di Balaikota Makassar, Jumat (24/10), Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PT PLN Wilayah Sulselrabar, Muh Yamin Loleh, mengatakan, kondisi yang menjadi kendala sistem kelistrikan Sulsel masih belum teratasi.
Konferensi pers dihadiri Wali Kota Makassar, A Herry Iskandar, dan Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Ruslan Abu.
Dalam kesempatan itu, Herry khusus meminta agar PLN tidak memadamkan aliran listrik sepanjang hari pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Masih Berlanjut
Kemarin, pemadaman bergilir masih terus terjadi.
Di Makassar, seluruh wilayah mendapat jatah pemadaman bergilir dua sampai tiga kali.
Pantauan Tribun, wilayah yang listriknya padam antara lain, Jl Veteran, Mesjid Raya, Bandang, Perintis, Cenderawasih, Antang, dan sejumlah daerah lainnya.
Di kawasan Veteran, Mesjid Raya, dan Bandang, terlihat pemandangan unik.
Lampu-lampu di rumah warga padam semua, sementara lampu-lampu semuanya menyala terang.

Semakin banyak warga yang mengeluhkan dan menuntut PLN memberikan kompensasi.
Ratusan pesan singkat (SMS) yang masuk ke Tribun mengeluhkan listrik padam masih mengalir hingga tadi malam.
Wartawan juga menanyakan sikap PLN terhadap tuntutan tersebut.
Warga sebagai konsumen listrik tidak memiliki kekuatan di depan manajemen PLN.
Perusahaan monopoli ini memberlakukan sanksi tegas atas keterlambatan pembayaran.
Namun tidak pernah memberikan kompensasi apa pun atas kerugian yang diderita warga akibat pemadaman.
Mengenai hal ini, Yamin menolak mengomentari.
"Soal tersebut saya tidak mau berpolemik. Tadi malam di televisi saya sudah mengatakan hal ini. Saya tidak mau berpolemik," kata Yamin tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan polemik.
Yamin hanya menjelaskan, deviasi antara biaya produksi dan beban pemakaian daya tidak seimbang.
Dalam keadaan seperti ini, PLN bukan dalam kapasitas memberikan kompensasi kepada masyarakat, meskipun kerugian yang ditimbulkan cukup besar.
Kepada sejumlah pejabat PLN yang hadir, Herry mengatakan, PLN memang punya kewajiban memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan.
"Pelanggan itu raja. Anda adalah pelayannya," kata Herry.
Persoalan Teknis
Ketimbang menanggapi persoalan protes warga, Yamin lebih tertarik menjawab persoalan teknis yang dihadapi PLN Wilayah Sulselrabar.
Antara lain berbagai gangguan pada sejumlah pembangkit, baik karena faktor alam maupun teknis.
"Kita punya beberapa pembangkit. Beberapa memiliki masalah. PLTA Bakaru dan Bilibili tergantung alam. PLTU Tello satu dan dua masih bermasalah. PLTG berbahan bakar minyak gangguan. Kita upayakan bisa normal dua minggu," kata Yamin.
Akibat berbagai gangguan itu, sistem kelistrikan Sulsel mengalami defisit daya sebesar 100 Megawatt (MW).
Khusus untuk PLN Cabang Makassar, defisit daya sebesar 60 MW.
PLN Cabang Makassar meliputi Makassar, Maros, Pangkep, Gowa, dan Takalar.
Sorotan LSM
Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Makassar ramai-ramai menyorot kinerja manajemen PLN.
Muhammad Haekal, Field Officer Makassar Transparency International Indonesia menilai, pemadamam bergilir beberapa hari terakhir ini makin parah dan tak jelas jadwalnya.
PLN dinilai belum secara transparan dan jujur menyampaikan kepada publik terkait penyebab PLN harus melakukan pemadamam bergilir tersebut.
Ia mengkhawatirkan jangan sampai pemadaman bergilir itu terkait dengan adanya dugaan korupsi pembelian stok bahan bakar yang dilakukan manajemen di PLN Sulserabar.
Mereka menduga, pemadaman terjadi karena PLN mengurangi pembelian bahan bakar, tetapi laporan pengeluaran tetap seolah-olah membeli bahan bakar penuh
"Pendapat saya, manajemen di PLN Sulselrabar diaudit, khususnya terkait pembelian dan penggunaan bahan bakar di pembangkit- pembangkit listrik PLN," ujar Haekal.
Sirajuddin dan Exwar alias Slash, masing- masing dari aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan JURnaL Celebes, juga berpendapat sama yakni PLN harus diaudit.
Kedua aktivis LSM ini juga setuju jika masyarakat melakukan class action terhadap manajemen PLN Sulrabar.
"Jangan hanya pelanggan PLN yang dikenakan sanksi berupa denda atau pencabutan karena telat membayar rekening listriknya. Tapi kalau PLN yang merugikan pelanggannya, PLN mengabaikan," ujar Sirajuddin.
Ddari kalangan mahasiswa, Koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Sulsel Rudianto Lallo mengatakan PLN harus bersyukur.
Pasalnya, kendati pemadaman bergilir di wilayah Sulrabar makin parah, belum ada yang melakukan gerakan massa yang besar-besaran mengecam kinerja PLN.
Padahal kalau masyarakat melakukan gerakan massa mengecam PLN, itu wajar.
Kinerja manajemen PLN wilayah ini dinilai sudah sangat payah.
"Manajemen PLN harus mundur saja karena sudah tak becus bekerja. Juga tak serius mencarikan solusi dan terobosan agar pemadaman tak terjadi, padahal masalah ini bukan masalah baru tapi sudah klasik," ujar Rudianto yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (jum/jid/zil)