Kalla di Boao, Hu di Gedung Putih

Wapres Jusuf Kalla bersama Sutiyoso dan Hatta Radjasa di kereta api cepat di Shanghai, Cina.

agenda wapres:

Sabtu (22/2/2007)

• Menyampaikan pidato dalam pembukaan Konferensi Tahunan Boao Forum for Asia 2006
• Melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RRC, Zeng Qinghong
• Dari Bandara Mei Lan, Haikou, wapres dan rombongan kembali ke Indonesia

free trade zone

Kalla di Boao, Hu di Gedung Putih

Dahlan,

Wartawan Tribun Timur,

Melaporkan

dari

Hongkong

MENGAKHIRI kunjungan empat hari ke Cina, Sabtu (22/4) ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menuntaskan acara puncak, berbicara pada Konferensi Tahunan Boao Forum for Asia 2006.

Forum bisnis bergengsi di Eropa ini, dua tahun lalu, menghadirkan pembicara kunci Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi. Hadirnya salah satu pemimpin terpenting di dunia itu menandakan kualitas Boao Forum for Asia.

Menurut jadwal yang dikeluarkan sekretariat wapres, Kalla akan bertemu Wakil Presiden RRC, Zeng Qinghong, seusai pengusaha nasional itu berbicara pada forum Boao.

Hari ini, Kalla dan rombongan meninjau perusahaan listrik Hua Wei, setelah sebelumnya meninjau satu dari tiga raksasa perusahaan pembuat mesin pembangkit listrik di Shanghai, Shanghai Turbine Company.

Di sini, wapres menyaksikan mesin-mesin raksasa yang dikerjakan anak-anak muda tamatan STM sebagai tenaga pelaksana.

Selain listrik dan sistem transportasi subway (bawah tanah), misi utama lawatan Kalla adalah meninjau kawasan perdagangan bebas (free trade zone, FTZ). Salah satu FTZ yang ditinjau adalah Suzhou Industrial Pak dan Yan Tian Harbour.

Di Cina, pembangunan kawasan industri selalu satu paket dengan pelabuhan laut. Di Shanghai, yang kotanya dibelah sungai, pelabuhan laut bahkan seolah menyatu dengan dengan gedung-gedung pencakar langit yang menghiasi bibir sungai.

***

SAAT Kalla melawat ke Cina, Presiden Hu Jintao mengunjungi Washington untuk pertama kalinya sejak memimpin negeri berpenduduk 1,3 miliar ini. Hari Kamis lalu, Hu disambut Bush di gedung putih.

Kamera televisi CNN menampilkan gambar Bush dan istrinya, Laura, menunggu rombongan Hu. Ia tampak menunggu di teras Gedung Putih beberapa saat sebelum rombongan tamu negara adidaya itu tiba.

Bush dan Laura bergerak menyongsong datangnya mobil limosin warna hitam. Saat pintu dibuka, Hu ke luar sambil tersenyum, disusul istrinya, Madam Lu (begitulah Bush memanggil istri pemimpin Cina itu).

Bush menjabat tangan Hu erat-erat, lalu menepuk bahu Hu, satu dari lima pemimpin negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Hu tampak tersenyum. Lalu Bush menyalami Madam Lu, sebaliknya, Hu menyalami Laura.

Beberapa saat kemudian, Bush mengajak Hu menyalami para menteri kabinetnya, yang berbaris rapi layaknya siswa-siswa SD menyambut kunjungan presiden. Hu terlihat cukup erat menjabat tangan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice, wanita yang disebut-sebut paling berpengaruh di dunia.

Madam Lu mengenakan baju warna merah, warna kebesaran Partai Komunis Cina. Hu membalut tubuhnya yang kelihatan gemuk dengan jas warna hitam. Dasinya warna merah. Sedangkan dasi Bush berwarna biru muda.

Suasana panggung tempat Bush dan Hu berpidato secara bergantian didominasi warna merah. Saat Bush berpidato di panggung yang dibalut karpet warna merah, bendera Cina warna merah berkibar-kibar di belakangnya.

Bush terlihat kaku ketika pidatonya yang berapi-api tentang isu nuklir, penghargaan atas hak milik intelektual, dan isu Taiwan, diselang-selingi penterjemah berbahasa Cina.

Yang mengejutkan tentu saja saat Hu mendapat giliran berpidato. Ia tampil cukup tenang, dalam bahasa Cina yang diberi intonasi pada hal-hal yang dianggapnya penting.

Saat Hu berpidato di atas podium, Bush terlihat membalikkan badan ke arah Hu. Sedangkan saat Bush berpidato, Hu dengan sikap sempurna menghadap ke arah hadirin. Tak pernah ia melihat ke arah Bush yang sedang berpidato di sampingnya.

Acara yang semula berlangsung khidmat dan penuh wibawa itu berubah sedikit kacau ketika seorang perempuan berwajah Cina berteriak-teriak dari arah tempat berkumpulnya para kameramen televisi.

Tentu saja, semua mata tertuju kepadanya, kecuali Hu yang terus melanjutkan pidatonya. Insiden ini tentu saja mengundang tanda tanya Cina, terutama tentang bagaimana aparat keamanan AS menyeleksi para tamu yang hadir. Hu seolah ingin dipermalukan di mata dunia.

Hadirin terlihat saling berpandangan. Bush tampak gusar di atas panggung. Tidak lama kemudian, seorang polisi AS yang berpakaian putih menggiring wanita yang menggempar acara dua pemimpin dunia itu.

Seusai berpidato, Bush bertepuk tangan, sambil menepuk bahu tamunya. Hu melangkah ke depan saat acara usai, namun Bush menarik tangannya. Rupanya, Hu salah jalan. Mestinya, setelah acara, kedua pemimpin melanjutkan pembicaaan di dalam Gedung Putih.

***

SELAMA berabad-abad, Cina dikenal sebagai bangsa yang besar dan salah satu pemimpin peradaban dunia. Kekaisaran itu hancur dan mengalami langkah mundur karena dilanda pemberontakan, pertikaian sipil, dan penjajahan selama hampir satu abad, yakni pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Setelah Perang Dunia II, yang memuncul AS sebagai pemenang, Mao Zedong melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menyatukan satu kawasan yang sebagian besar daratan seluas 9,9 juta kilometer persegi atau sekitar sembilan kali lipat dari luas Indonesia.

Untuk menyatukan penduduk yang besar (sekarang mencapai 1,3 miliar orang), Mao menerapkan politik tangan besi lewat kontrol yang ketat. Ia memilih jalan komunis ala Soviet, bukan jalan kapitalis ala Amerika Serikat.

Bila Mao (seperti Soekarno) meletakan dasar-dasar nasionalisme bangsanya, pelanjutnya, Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi tahun 1978. Pelan-pelan, sistem ekonomi yang terpusat, terkontrol dengan ketat, dan dijauhkan dari pengaruh asing dirombak.

Program reformasi ekonomi terutama ditujukan di daerah sepanjang pantai mulai dari Guangdong, Shanghai, hingga Tianjin. Daerah-daerah itu dijadikan kawasan perdagangan bebas, yang memungkinkan berjalannya sistem ekonomi kapitalis di atas bangun sistem politik sosialis.

Reformasi ekonomi itu menghasilkan kemajuan ekonomi yang luar biasa. AS pun, yang “embahnya” kapitalisme, sampai kalah. Menurut catatan The Wall Street Journal edisi Asia (18/4), AS mengalami defisit dalam transaksi perdagangan dengan Cina sebesar 200 miliar dolar tahun lalu.

China pun muncul sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia setelah AS dan Jerman.

Sebagian terbesar prestasi fenomenal di bidang ekonomi itu disumbangkan keberhasilan program pembangunan kawasan perdagangan bebas di daerah-daerah pantai.

Sedangkan kawasan pedalaman tetap terbelang, tradisional, dan miskin, tidak sedahsyat pembangunan ekonomi di kawasan kota-kota pantai.

***

RAHASIA di balik kesuksesan pembangunan kawasan perdagangan adalah liberalisasi yang terkontrol dan terencana dengan baik.

Indonesia bisa saja mencontoh berbagai paket kebijakan untuk merangsang masuk investor. Paket-paket itu mencakup kemudahan berinvestasi (sebuah perusahaan asing, misalnya, bisa mendapatkan izin usaha, bussines licence, hanya dalam tempo tiga hari), keringanan bahkan pembebasan pajak untuk waktu tertentu, dan pembangunan infrastruktur.

Namun, kendala terbesar di Indonesia tetap saja bagaimana mesin birokrasi bekerja secara efisien, efektif, dan transparan. Dan, yang terpenting, tidak korup.

Dalam membangun ekonomi, Cina berhasil memanfaatkan sistem politik yang terpusat dan terkontrol secara ketat.

Dari sisi infrastruktur politik, Indonesia kurang lebih sama dengan Cina. Partai politik, misalnya, memiliki struktur sampai level terendah, yakni desa atau kelurahan.

Di Cina, birokrasi partai itu dipakai untuk secara efektif menggerakan rakyat mendukung program-program pemimpin partai.

Bila partai bergerak mendukung program partai di level massa, maka birokrasi adalah mesin utama untuk menjalankan garis kebijakan pemerintah pusat.

Seorang pengusaha Indonesia yang berbasis di Shanghai menjelaskan, birokrasi Cina sangat patuh kepada pemimpin tertinggi di Beijing.

“Birokrasi mendengar dan mendiskusikan setiap garis kebijakan pemimpin tertinggi. Mereka tidak mencari celah untuk membantahnya, melainkan berdiskusi tentang bagaimana cara melaksanakannya,” kata pengusaha itu.

Pada dua level itu, Indonesia menemui kendala. Setiap muncul program baru dari pemerintah, partai politik bukannya mencari cara bagaimana agar gagasan itu bisa diwujudkan secara efektif, melainkan mencari cara untuk menggagalkannya. Kadang-kadang upaya itu sampai berujung pada upaya menjatuhkan pemimpin.

Mestinya partai politik fokus kepada esensi utama demokrasi yakni bagaimana mengontrol jalannya pemerintahan agar berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam konteks program ekonomi, yang relevan dengan Indonesia dewasa ini adalah pemberantasan korupsi.

Bila energi politisi kita diarahkan ke sana, maka program pemberantasan korupsi, sebagai prasyarat utama membangun dunia usaha yang sehat, mestinya bisa berjalan lebih cepat.

Kedua, masalah birokrasi. Pemerintah seperti kehilangan visi ketika buru-buru merevisi UU Ketenagakerjaan demi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

Faktor buruh murah memang dianggap sebagai salah satu kekuatan kunci Cina untuk menarik investor. Namun, bila melihatnya secara lebih jernih, sebenarnya itu bukanlah satu-satunya.

Daya tarik utamanya berkisar pada tanah yang murah (RRC kebetulah memilih tanah perawan yang luas), prosedur pengadaannya yang tidak berbelit-belit. Juga insentif fiskal (pajak), bea masuk, serta kemudahan mengurus perizinan investasi. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan juga menjadi faktor yang mendukung.

Yang tak kalah penting adalah peranan birokrasi pemerintahan. Karena menyadari bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka birokrasi bekerja melayani investor, bukan sebaliknya, memeras investor.

Sebagai gambaran, birokrasi Cina bekerja secara terpadu untuk memanjakan investor dan pendatang asing. Stasiun kereta api, misalnya, mengenakan diskon 10 persen bagi penumpang pesawat yang menunjukkan tiket penerbangan internasional.

Di bandara, petugas imigrasi akan memudahkan warga asing dalam proses pemeriksaan dokumen. Bahkan, kadang-kadang terkesan, warga lokal dinomorduakan.

Sebaliknya, birokrasi kita, dari tingkatan terendah sampai tertinggi, seolah bersorak menyambut setiap kali ada investor yang datang, bukan untuk melayaninya dengan baik demi kepentingan rakyat, melainkan memerasnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Lebih parah lagi, para politisi kita seringkali minta bagian dengan berbagai dalih yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan pejabat birokrasi.

Satu faktor lagi yang penting adalah fokus pemimpin tertinggi. Harus fokus karena masalah suatu bangsa begitu banyak. Cina menghadapi masalah ledakan penduduk, lunturnya simpati pada ideologi komunis, jumlah penduduk usia tua yang mencapai lebih 100 juta orang berkat bertambahnya usia harapan hidup, ketengangan dengan Jepang, dan masih banyak lagi.

Sepeninggal Deng Xiaoping yang merintis reformasi ekonomi tahun 1978, Cina telah lima kali berganti pemimpin. Namun, pergantian kepemimpinan itu tidak mengganti fokus pemerintah untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Kebijakan yang memanjakan investor dilanjutkan secara konsisten, bahkan terus dikembangkan.

Dengan adanya fokus, seluruh komponen bangsa, sejak dari rakyat kecil, partai politik, militer, polisi, aparat penegak hokum, hingga pers harusnya mencurahkan seluruh energi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi mulusnya program percepatan pembangunan ekonomi.

Satu hal lagi, Cina membuktikan bahwa pembangunan ekonomi tidak seperti bermain sulap. Cina butuh 20 tahun untuk benar-benar memetik buah dari kesabaran mereka menjalankan program reformasi ekonomi. Bila Cina kini memimpin ekonomi dunia, itu bukanlah episode perjalanan yang pendek.

***

KITA belum mendengar bagaimana tanggapan atau komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai rencana pembangunan kawasan perdagangan bebas di sembilan daerah di Indonesia, antara lain, Bintan, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Publik mengetahui rencana ini ketika pers melansir pernyataan Kalla di Kualalumpur, Malaysia, 30 Maret lalu. Ketika itu, Kalla mengatakan, pengembangan kawasan perdagangan bebas untuk pengembangan industri dan investasi.

Kalla mengungkapkan hal itu, antara lain, untuk menjawab pertanyaan Malaysia tentang sesuatu yang klasik di Indonesia: sulitnya pembebasan lahan untuk pengembangan proyek.

“Sudah diputuskan untuk penyediaan lahan dilakukan pemerintah, tentunya melalui PT Jasa Marga. Nantinya, setelah PT Jasa Marga selesai bekerja, baru investor masuk,” kata Kalla.

Dalam kunjungannya ke Shanghai, Shenzhen, dan Boao, wapres memang mengajak Direktur Utama PT Jasa Marga, selain Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Sugiharto, dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, yang suaminya, Adi Harsono, memimpin asosiasi pengusaha semacam Kadin di Shanghai.

Dalam rombongan itu, tidak terdapat menteri dalam negeri, yang harus berurusan dengan para gubernur dan bupati. Bukan rahasia lagi bahwa ratusan bahkan ribuan peraturan daerah masuk dalam daftar perintang investasi.

Rombongan itu juga tidak disertai seluruh gubernur yang wilayahnya akan masuk rencana kawasan perdagangan bebas. Ada baiknya mereka hadir untuk menyaksikan bagaimana birokrasi bekerja untuk melayani investor.

Gubernur yang menyertai rombongan Kalla adalah Sutiyoso (Jakarta), Danny Setiawan (Jawa Barat), Mardiyanto (Jawa Tengah), dan Imam Utomo (Jawa Timur).

Wapres dan rombongan resmi beranggotakan 62 orang dijadwalkan meninggalkan Boao melalui Bandara Mei Lan menuju Jakarta, Sabtu sore ini. Di Tanah Air, ia ditunggu tugas besar mewujudkan gagasannya membangun sembilan kawasan perdagangan bebas.***