Ask the Tribun Timur Editor
Dua hari ini, Tribun Timur mengangkat headline mengenai sengketa calon wali kota dengan partai politik terkait dengan uang.
Calon wali kota menyetor sejumlah uang kepada partai politik sudah menjadi rahasia umum. Yang beda kali ini, ada pengakuan dari pihak-pihak yang terkait setelah berujung pada kasus pidana.
Kasus ini mengonfirmasikan bahwa "uang buka pintu" benar-benar ada. Juga mengabarkan kepada kita semua bahwa mendapatkan dukungan partai politik membutuhkan dana yang besar.
Sumber: Tribun Timur, Makassar
Rabu, 03-12-2003
Polisi Segera Periksa Ketua PAN Makassar
Terkait Kasus Cek Kosong di Pilwali; Sudah Kirim Surat Izin ke Gubenur; Malu, MPP PAN Minta Kasus Busrah Diproses Secara Hukum; Juga Miinta Di-Recall; Adil Juga Minta Uangnya Rp 50 Juta Dikembalikan; Busrah Ancam Laporkan Iwan Paturusi ke Polisi
Makassar, Tribun - Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Makassar Barat segera memerika Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar, Busrah Abdullah, terkait kasus dugaan cek kosong.
Busrah dilaporkan oleh tim pemenangan kandidat Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo), setelah menerima pengembalian dana survei pasangan ini dari PAN dalam bentuk cek.
"Karena Pak Busrah adalah anggota dewan, kami akan meminta izin ke gubernur untuk memeriksa yang bersangkutan," Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Makassar Barat, Ronald Sumigar, Selasa (2/12).
Polisi telah memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan penipuan tersebut, termasuk mantan kandidat Wawali Makassar yang diusung PAN, Irwan Paturusi. Irwan disebut-sebut sebagai pemilik cek tersebut yang kemudian diserahkan Busrah ke kubu ISAmo.
Menyikapi kasus tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Sulsel, Najamuddin Majid, meminta kasus yang menimpa Busrah diproses secara hukum karena menyangkut hukum pidana.
"Siapa pun orangnya, apapun jabatannya di partai, dia harus diproses hukum. Tidak boleh diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sebab ini terkait dengan citra dan kredibilitas partai," kata Najamuddin yang juga calon legislatif Sulsel asal PAN dari daerah pemilihan Makassar ini.
Di kalangan internal PAN, beredar kabar Busrah kemungkinan akan di-recall dari DPRD Makassar.
Sementara Busrah menegaskan akan melaporkan balik Irwan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan dengan cek kosong.
"Setelah musyawarah dengan keluarga dan tim, saya memutuskan untuk menuntut Irwan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan," kata Busrah kepada Tribun di ruangan Fraksi PAN DPRD Makassar, kemarin.
Tantang Irwan
Busrah menilai cek kosong yang diberikan ke Tim Pemenangan IASmo, bukan miliknya tapi milik Irwan yang diusung PAN bersama Ridwan Syahputra Musagani.
Busrah mengaku namanya dicemarkan dengan pernyataan Irwan yang juga Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LiRA), yang mengaku pernah menyerahkan uang cash Rp 600 juta ke Busrah.
"Saya tantang Irwan membuktikan pernyataannya. Tunjukkan kuitansinya kalau memang pernah menyerahkan uang sebanyak itu," ujar Busrah berapi-api.
Sedangkan soal tuduhan penipuan terkait cek kosong senilai Rp 900 juta, dia mengaku memberikan salah satu dari cek yang berjumlah lima lembar tersebut kepada tim pemenangan IASmo. "Menyerahkan cek kosong itu bentuk penipuan," lanjut anggota Komisi A DPRD Makassar ini.
"Skandal pilwali" ini mulai terungkap ketika Tim Pemenangan IASmo melaporkan Busrah ke polisi setelah menyerahkan pengembalian dana survei dalam bentuk cek. Namun belakangan cek yang diserahkan Busrah ke Tim IASmo tidak bisa dicairkan.
"Saat penjaringan calon wali kota, semua kandidat menyetor anggaran survei. Dengan perjanjian, siapa yang diusung PAN maka kandidat pemenang mengembalikan anggaran survei kandidat lain," kata Direktur CV Harumi ini.
Lima kandidat menyetor duit survei masing-masing Rp 50 juta ke PAN. Masing-masing Adil Patu, Annar Sampetoding, Idris Manggabarani, Ilham Arief Sirajuddin, dan Ridwan Musagani.
Tim IASmo
Sementara Tim Hukum IASmo mengaku melapor ke polisi karena merasa tertipu oleh Busrah setelah menerima pengembalian duit survei ternyata cek kosong.
"Kami melaporkan penggunaan cek kosong ke polisi. Siapa pemilik kosong itu, nanti polisi yang mengembangkan," kata Tim Hukum IASmo Yusuf Gunco. Busrah dan Gunco sama-sama anggota komisi A DPRD Makassar.
Koordinator Tim Hukum IASmo, Hasbi Abdullah, menuturkan, dana Rp 250 juta itu adalah bagian dari bentuk perjanjian internal PAN dengan bakal calon wali kota yang mendaftar melalui partai ini.
Semua kandidat yang mendaftar melalui pintu PAN dimintai biaya survei sebesar Rp 50 juta per orang, termasuk Ilham. Menurut internal PAN, lembaga survei yang digunakan adalah PT LSI.
Kesepakatannya, apabila ada kandidat yang dinyatakan memenangkan hasil survei, maka kandidat tersebut wajib mengembalikan dana dari lima kandidat lainnya, agar kandidat pemenang survey diusung PAN.
Menurut internal PAN, lanjut Hasbih, Ilham dinyatakan sebagai figur paling populer dan layak diusung. Olehnya, Ilham memyetorkan dana Rp 250 juta untuk mengembalikan biaya survei kandidat lain, sesuai kesepakatan awal.
Ternyata, dua pekan kemudian, PAN mengusung kandidat lainnya, Ridwan-Irwan (RI). Karena itu, pihak Ilham mempertanyakan mekanisme itu dan meminta kembali dana yang telah disetorkan.
Sebenarnya, masih ada lagi dana yang ingin ditambahkan untuk proses administrasi dan pemenangan. Tapi karena PAN sudah mengusung calon lain maka sisa dana tidak jadi disetorkan.
Akhirnya, saat pihak Ilham terus menagih dan meminta kembali dana Rp 250 juta itu, Busrah sebagai ketua DPD PAN Makassar memberikan dua lembar cek. Satu lembar Rp 150 juta, dan lembara lainnya Rp 100 juta.
Namun, setelah dikliring, cek itu ternyata tidak berisi. Setelah ditunggu masa jatuh tempo, kedua cek itu tetap kosong sehingga pihak Ilham mengajukan keberatan.
Reaksi MPP
Najamuddin mengakui, laporan kasus seperti ini dari berbagai daerah sudah banyak ditampungnya, tapi setelah diklarifikasi, semuanya membantah.
"Nah, sekarang sudah ada yang terbukti. Ini momentum bagi figur-figur di kabupaten/kota lain untuk menuntut secara hukum apabila pernah 'dikerjai' oleh ketua DPD PAN atau oknum PAN setempat," katanya.
Menurut aturan internal PAN, tidak ada aturan yang membenarkan figur yang bakal diusung menyewa kendaraan politik seperti rental mobil.
"Yang ada di PAN adalah biaya survei. Itupun jumlahnya yang wajar, bukan sebagai sewa kendaraan (rental)," kata mantan Humas Pertamina Unit Bisnis Makassar ini.
Ini menjadi momentum bagi figur-figur yang ada di daerah agar melakukan hal sama apabila pernah merasa 'dikerjai' oleh elite PAN. Sebab, jangan sampai persepsi masyarakat muncul bahwa lebih buruk dari partai lain.
Uang Adil
Kandidat Wawali Makassar yang juga Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Makassar, Adil Patu, juga mengaku memiliki piutang terhadap Busrah Abdullah sebesar Rp 50 juta.
Meski begitu, Adil mengaku tidak akan melaporkan Busrah ke polisi. Adil hanya berharap agar Busrah ikhlas mengembalikan uang tersebut kepada dirinya.
"Itu awalnya untuk survei kandidat dengan komitmen, siapa yang akan diusung PAN nantinya, maka yang tidak dipilih uangnya akan dikembalikan," kata Adil kepada Tribun, kemarin.
"Perasaannya saja yang kami tunggu. Kalau ia mengerti sebuah etika, maka uang itu seharusnya dikembalikan kepada kami tanpa diminta," tambahnya.
Selain uang deposit untuk biaya survei, Adil juga telah menyetor uang sebesar Rp 20 juta untuk biaya pendaftaran kandidat. Namun Adil tidak mempersoalkan uang tersebut dan menganggapnya sebagai resiko pendaftaran.
Pemilu Legislatif
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Haidir Fitrah Siagian, menilai, kasus yang melibatkan Busrah dan beberapa politisi lainnya memperlihatkan wajah carut-marut politik di pilkada.
"Artinya, apa yang selama ini kita dengar soal bayar membayar untuk bisa dicalonkan sebuah partai benar adanya," kata Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin ini.
Dia juga menduga, pengungkapan kasus ini ada kaitannya dengan persiapan Pemilu 2009. Partai-partai besar akan berusaha saling memperbaiki citra dan merusak citra partai lainnya.
Apalagi bila mendengar bahwa kasus serupa sesungguhnya juga terjadi di partai lain namun tidak dipersoalkan oleh mereka yang juga harus membayar ke partai tersebut.
Menurutnya, pemilu legislatif yang tinggal sekitr lima bulan lagi membuat partai-partai sudah melakukan "pemanasan" mulai sekarang.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com
Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (sur/rex/opi/jum)
No comments:
Post a Comment